Parapuan.co - Kawan Puan, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dalam Sidang Paripurna.
Melansir dari halaman resmi Kementerian Keuangan, RUU HPP diharapkan menjadi komponen penting dalam reformasi perpajakan, terutama dalam menuju sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel.
RUU HPP memuat enam kelompok materi utama yang terdiri dari 9 BAB dan 19 Pasal.
9 bab tersebut yaitu mengubah beberapa ketentuan yang diatur dalam beberapa UU perpajakan, baik UU Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), UU Pajak Penghasilan (UU PPh).
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Ungkap Pelaku UMKM Bisa Bebas Pajak Penghasilan
Selain itu juga untuk UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN), UU Cukai, Program Pengungkapan Sukarela (PPS), dan memperkenalkan Pajak Karbon.
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, menyampaikan kepada masyarakat terkait perubahan aturan perpajakan pada RUU HPP ini.
Informasi tersebut dibagikan di akun Instagram resmi Sri Mulyani dengan infografik agar lebih mudah dipahami masyarakat.
Berdasarkan keterangan foto di Instagram Sri Mulyani, perubahan tersebut dirancang untuk mendukung kemajuan pada sistem perpajakan Indonesia.
"Perubahannya bukan untuk memberatkan masyarakat menengah bawah dan pelaku UMKM, melainkan MERINGANKAN mereka," tulis Sri Mulyani.