Parapuan.co - Meskipun banyak upaya telah dilakukan, kesenjangan gender tetap menjadi tantangan yang harus diatasi.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan perempuan masih tertinggal dibandingkan laki-laki dalam aspek kesehatan, ekonomi, dan pendidikan.
Meski Indeks Ketimpangan Gender telah menurun, kesenjangan tersebut masih membutuhkan perhatian serius.
Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menekankan pentingnya advokasi kebijakan yang responsif gender sebagai bagian dari strategi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Rini Handayani, Plh. Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, menyatakan bahwa perempuan saat ini hampir setengah dari populasi Indonesia, yang menjadi kekuatan penting bagi bangsa.
Negara telah menjamin perlindungan dan pemenuhan hak perempuan melalui berbagai peraturan yang ada.
"Advokasi kebijakan responsif gender merupakan kebijakan yang melaksanakan perspektif gender mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Salah satu strategi penting yang dilakukan adalah pengarusutamaan gender, yakni mengintegrasikan perspektif gender dalam semua bidang pembangunan," ujar Rini, pada Rabu (7/8)
Rini juga menyoroti pentingnya ratifikasi perjanjian internasional seperti Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang telah diratifikasi sejak 1984.
Indonesia telah melaporkan implementasi konvensi ini di tingkat global.
Baca Juga: Mimpi Menteri PPPA Bintang Puspayoga: Raih Kesetaraan Gender di Tengah Budaya Patriarki