Parapuan.co - Baru-baru ini tersiar kabar kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di TVRI dan RRI, imbas efisiensi anggaran negara.
Kabar PHK di lingkup perusahaan media milik negara itu menjadi sorotan utama Komisi VII DPR RI.
Kebijakan ini berdampak pada sekitar seribu pekerja, termasuk kontributor, penyiar lepas, tenaga keamanan, serta tenaga teknis lainnya.
Langkah efisiensi yang menyasar tenaga kerja ini menuai kritik tajam dari sejumlah anggota DPR, yang menilai pemangkasan anggaran seharusnya tidak langsung berdampak pada pekerja, tetapi lebih dulu dilakukan pada pos belanja lainnya.
DPR Tegaskan Pekerja Seharusnya Tak Jadi Target Efisiensi Anggaran
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDIP, Putra Nababan, mengkritik langkah yang diambil jajaran direksi kedua lembaga penyiaran publik tersebut.
Ia menyoroti transparansi pengambilan keputusan, terutama karena ada perbedaan informasi yang disampaikan ke publik dan di hadapan DPR RI.
"Kami menyaksikan video viral dari seorang penyiar RRI di Ternate yang menyampaikan keluhan terkait PHK, dan video itu sudah ditonton hampir 1 juta orang. Namun, di hadapan kami, Direktur Utama mengatakan tidak ada PHK. Ini perlu diklarifikasi," ujar Putra dalam rapat di DPR RI, Rabu (12/2/2024), seperti dikutip dari Kompas.com.
Menurut Putra, tenaga kontributor dan pekerja harian seharusnya menjadi prioritas dalam alokasi anggaran, bukan justru menjadi korban efisiensi.
Baca Juga: 3 Perusahaan Startup Ini PHK Massal Karyawannya dalam Sepekan, Kenapa?