Parapuan.co - Perkembangan dunia digital membuat seseorang mudah mengakses informasi apa pun, tak terkecuali anak-anak. Terkadang karena rasa ingin tahu, anak-anak justru terjerumus dalam bahaya dunia digital termasuk paparan konten pornografi.
Saat ini, konten pornografi bukan hanya sebatas video tapi juga bisa melalui gambar, suara, animasi, hingga kartun. Tentunya diperlukan langkah tegas dari berbagai pihak termasuk pemerintah untuk melindungi anak dari ancaman dunia digital.
Apalagi, kampanye Indonesia emas sudah banyak disuarakan. Artinya diperlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk mewujudkan kampanye ini.
Merujuk dari laman resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Plh. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Indra Gunawan menegaskan komitmen KemenPPPA dalam melindungi anak-anak dari ancaman dunia digital. Kerja sama lintas sektor menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan keamanan digital bagi anak-anak.
"Keamanan digital bagi anak-anak harus menjadi prioritas utama karena berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) lebih dari lima belas ribu anak telah menjadi korban kekerasan seksual daring," ujar Indra Gunawan.
Dalam kesempatan yang sama, Indra juga menegaskan bahwa selain konten berunsur pornografi, anak-anak juga berisiko menghadapi ancaman lain. Misalnya, judi online, kecanduan game, hingga eksploitasi seksual anak.
Sementara data UNICEF menunjukkan sekitar 40 persen anak Indonesia berusia 5-12 tahun telah mengakses internet dengan rata-rata penggunaan 5,4 jam per hari. Kondisi ini meningkatkan risiko anak terpapar berbagai ancaman digital sehingga perlindungan dan pengawasan menjadi hal yang sangat penting.
Untuk itu, Indra Gunawan menyampaikan seluruh pihak harus memastikan anak-anak dapat menggunakan internet dengan aman dan bertanggung jawab. Diperlukan pengawasan aktif dari orang tua dan pendidik, serta kebijakan perlindungan yang lebih kuat.
"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk penyedia platform digital, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan untuk berperan aktif dalam memberikan edukasi dan pengawasan terhadap aktivitas digital anak," tegas Indra.
Baca Juga: Bagaimana Cara Membimbing Anak di Dunia Digital? Bukan Dibatasi!