Cegah Dampak Resesi, Pemerintah Andalkan Rencana Digitalisasi UMKM

Parapuan.co – Menjelang tahun 2023, ancaman resesi kian santer terdengar. Tak hanya menerpa Amerika Serikat (AS) dan negara-negara di Eropa, resesi juga diprediksi akan dialami oleh negara-negara di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Apabila terjadi, resesi pada 2023 dapat memicu perlambatan ekonomi, termasuk melemahnya aktivitas usaha, menyusutnya lapangan pekerjaan, serta ancaman gulung tikar pada perusahaan.

Menanggapi ancaman resesi dan dampaknya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa bank sentral negara-negara berkembang mulai mengambil langkah menaikkan suku bunga.

"Inilah yang sekarang sedang terjadi, yaitu kenaikan suku bunga oleh bank sentral secara cukup cepat dan ekstrem, dan itu pasti akan memukul pertumbuhan ekonomi," ungkap Sri Mulyani seperti dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Selasa (27/9/2022).

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai program untuk meminimalisasi dampak resesi. Salah satunya dengan melakukan penguatan rantai distribusi pangan serta menciptakan 1,1 juta lapangan pekerjaan hingga 2024.

Pemerintah juga akan mengakselerasi pengembangan usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) sebagai “obat mujarab” menghadapi resesi. Pasalnya, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian negara.

Adapun jumlah UMKM secara nasional, menurut data Kementerian Koperasi dan UKM pada 2021, mencapai 64,19 juta.

"UMKM ini adalah 'obat mujarab' dalam menghadapi resesi di mana UMKM menciptakan 97 persen lapangan kerja. UMKM juga yang bisa secara cepat mencari potensi pasar ekspor di tengah perlambatan ekonomi dunia," kata Sandiaga seperti dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Kamis (6/10/2022).

Sandiaga menyebut salah satu strategi utama dalam pengembangan UMKM adalah percepatan digitalisasi. Sementara, bagi para pelaku UMKM, pemerintah akan melakukan upsklling, reskilling, dan newskilling.