Tuai Kritik, Perusahaan Tiongkok Batalkan Kebijakan Wajib Menikah bagi Karyawan

Parapuan.co - Sebuah perusahaan di Provinsi Shandong, Tiongkok, membatalkan kebijakan wajib menikah bagi karyawan mereka yang masih single atau telah bercerai. Sebelumnya, aturan menetapkan bahwa karyawan yang masih lajang sampai September tahun ini akan dipecat.

Kebijakan kontroversial tersebut mendapat kecaman luas dari masyarakat dan perhatian pemerintah. Bagaimana awalnya kebijakan ini diterapkan? Simak informasinya mengutip NBC News!

Kebijakan yang Menuai Kontroversi

Shuntian Chemical Group, perusahaan berbasis di Shandong dengan lebih dari 1.200 karyawan, mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan karyawan berusia 28 hingga 58 tahun untuk "menyelesaikan masalah pernikahan pribadi" mereka sebelum 30 September.

Jika tidak, mereka diharuskan menulis refleksi diri pada kuartal pertama, menjalani evaluasi pada kuartal kedua, dan menghadapi pemutusan kontrak kerja jika masih tetap lajang pada kuartal ketiga.

Selain itu, pengumuman perusahaan tersebut menuduh para pekerja lajang sebagai individu yang "tidak setia dan tidak patuh terhadap nasihat orang tua", serta tidak berkontribusi pada program nasional untuk meningkatkan angka pernikahan dan kelahiran di Tiongkok.

Polemik dan Respons Pemerintah

Kebijakan ini segera mendapat reaksi keras dari masyarakat di media sosial, dengan banyak yang menganggapnya sebagai alasan tersembunyi untuk memecat karyawan.

"Bukankah ini hanya alasan lain untuk memecat karyawan?" tulis seorang pengguna Weibo, platform media sosial populer di Tiongkok, yang dikutip NBC News.

Baca Juga: Menilik Gelombang PHK di Industri Media: Mengapa Fenomena Ini Terjadi?

Kritik juga datang dari pihak berwenang. Pejabat dari biro sumber daya manusia dan jaminan sosial setempat mengunjungi perusahaan tersebut pada 13 Februari dan menyatakan bahwa kebijakan ini melanggar hukum ketenagakerjaan.

Sehari setelahnya, perusahaan menarik kembali kebijakan tersebut dengan alasan penggunaan kata-kata yang tidak tepat dalam pengumuman mereka.

Upaya Meningkatkan Angka Pernikahan di Tiongkok

Tiongkok menghadapi tantangan besar terkait menurunnya angka pernikahan dan kelahiran. Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah pernikahan baru di negara tersebut turun hingga seperlima tahun lalu—penurunan terbesar dalam sejarah.

Populasi Tiongkok juga terus menurun selama tiga tahun berturut-turut, mencapai 1,408 miliar jiwa.

Menanggapi tren ini, menjelang pertemuan parlemen tahunan, seorang penasihat politik nasional mengusulkan penurunan usia legal pernikahan menjadi 18 tahun. Saat ini, usia minimal menikah di Tiongkok adalah 22 tahun bagi pria dan 20 tahun bagi wanita, termasuk yang tertinggi di dunia.

Namun, usulan ini juga menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Beberapa pengguna media sosial mempertanyakan apakah menurunkan usia pernikahan benar-benar dapat menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi generasi muda.

"Ketika kamu bahkan belum punya kemampuan untuk menghasilkan uang, apakah kamu mau punya anak hanya untuk dibesarkan oleh orang tuamu?" tulis pengguna Weibo lainnya. Pengguna lain menambahkan, "Apakah ini berarti kita kembali ke zaman kuno?"

Meskipun kebijakan Shuntian Chemical Group telah dibatalkan, perdebatan tentang bagaimana cara terbaik untuk meningkatkan angka pernikahan dan kelahiran di Tiongkok masih terus berlangsung.

Baca Juga: Ciri-Ciri Atasan Red Flag yang Perlu Diwaspadai Karyawan, Seperti Apa?

(*)