Parapuan.co - Kita bisa melihat kemajuan yang besar dalam pemberdayaan perempuan dari berbagai data yang ada. Misalnya seperti data Indeks Pembangunan Gender (Gender Development Index/GDI) Indonesia yang berhasil meningkat dari 91,63 di tahun 2022 menjadi 91,85 pada tahun 2023. Selain itu, Indeks Pemberdayaan Gender juga meningkat dari 76,59 menjadi 76,90.
Namun, pencapaian nasional ini masih di bawah standar global. Dengan GDI Indonesia secara global berada di angka 0,94 dari skala 0 sampai 1, dan pencapaian Women’s Empowerment Index (WEI) di angka 0,568. Walaupun terdapat berbagai capaian positif, bukti menunjukkan bahwa ketimpangan gender tetap menjadi kendala utama, khususnya di bidang kesehatan.
Maka dari itu, dibutuhkan upaya kolektif dan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, LSM dan akademisi bagi peningkatan kesetaraan gender di Indonesia. Salah satunya melalui penyelenggraan Konferensi Nasional Perempuan bertema “Perempuan Sehat dan Berdaya, Menuju Kesetaraan Global” yang diadakan oleh Farid Nila Moeloek (FNM) Society bersama dengan United Nations Population Fund (UNFPA).
Seperti disampaikan oleh dr. Maria Endang Sumiwi, MPH, Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan RI, dalam pembukaan konferensi ini yang dihadiri PARAPUAN (11/3), data menyatakan bahwa kita masih menghadapi berbagai tantangan untuk memenuhi hak dasar perempuan. Mulai dari permasalahan pemenuhan gizi, risiko penyakit tidak menular, kesehatan reproduksi, kematian ibu, kesehatan jiwa, serta permasalahan kekerasan perempuan dan anak.
"Maka untuk menanggulangi permasalahan tersebut, kita tentu tidak dapat melakukan upaya sendiri, namun melakukan kolaborasi lintas kementerian, seperti dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, BKKBN serta berbagai lembaga lainnya, termasuk bersama dengan elemen masyarakat lain seperti pihak swasta dan komunitas," ujar dr. Maria.
Ia percaya bahwa melalui upaya komprehensif menggunakan pendekatan siklus hidup, berharap dapat memenuhi hak-hak kesehatan perempuan dan mendukung terciptanya perempuan yang berdaya dan kesetaraan gender.
Harapan yang sama juga turut disampaikan oleh Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia. Ia berharap melalui kemitraan ini bisa menjadi langkah nyata membantu perempuan Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak dan perlindungan dari kekerasan.
Untuk itu, pemerintah berkomitmen terhadap kebijakan dan program yang mendukung kesetaraan gender yang diwujudkan melalui membangun lingkungan yang kondusif bagi perempuan untuk berkembang dan berkontribusi, serta melibatkan laki-laki sebagai mitra strategis dalam menciptakan perubahan berkelanjutan.
Kami percaya bahwa melalui kolaborasi yang erat dan langkah-langkah konkret, kita dapat mencapai perubahan yang signifikan dan berkelanjutan dalam kehidupan perempuan Indonesia. Saya percaya, ketika perempuan mendapatkan kesempatan yang setara, berdaya dalam berbagai sektor baik itu pendidikan, ekonomi, maupun politik— perempuan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan bangsa,” tuturnya.
Baca Juga: Hari Hijab Sedunia 1 Februari: Upaya Menyuarakan Pemberdayaan bagi Perempuan Muslim