Vaksin Booster Berbayar Direncanakan Tahun 2022, Ini Kata Kemenkes

Parapuan.co - Vaksin booster atau vaksinasi dosis ketiga akan direncanakan pemerintah pada 2022 mendatang. 

Dilaporkan oleh Kompas.com, Menteri Kesehatan Budi Gunaidi Sadikin menyampaikan hal tersebut dalam rapat dengan Komisi IX DPR, 13 September 2021. 

Ia mengatakan bahwa rencananya masyarakat dapat membeli vaksin booster di apotek selayaknya membeli obat. 

Baca Juga: Pertama di Dunia, WHO Umumkan Vaksin Malaria yang Dapat Perangi Penyakit Parasit

Orang pun dapat dengan bebas memilih vaksin jenis apa yang ingin digunakan. 

Mengenai hal ini, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi, mengatakan bahwa skema vaksin booster berbayar dimulai setelah program vaksinasi nasional. 

Dalam program vaksinasi nasional, vaksin pertama dan kedua masih diberikan secara gratis. 

"Vaksinasi dosis pertama dan kedua kita harus selesai, dan masih diberikan secara gratis dan melalui mekanisme gotong royong," kata Nadia, melansir dari Kompas.com, Selasa (12/10/2021).

Nadia mengatakan, saat ini pemerintah masih menyusun skema vaksinasi booster berbayar. 

Skema awalnya sendiri sudah disiapkan. Akan tetapi, skema tersebut masih dapat berkembang sesuai dengan situasi yang ada. 

"Untuk booster skema awal sudah disiapkan, tapi akan berkembang sesuai dengan situasi," ujar Nadia. 

Dalam konferensi pers virtual Senin (27/9/2021), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa vaksin booster diperlukan sebagai antisipasi apabila Indonesia diserang gelombang ketiga Covid-19.

Ia mengatakan, skema pendanaan vaksin booster akan terbagi dua, yakni gratis dan berbayar.

Skema vaksin booster gratis akan berbasis pada penerima bantuan iuran (PBI) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta APBD.

Baca Juga: Sertifikat Vaksin Covid-19 Belum Muncul? Ini Penyebab dan Solusinya

Sementara, skema vaksin booster berbayar untuk 93,7 juta jiwa saat ini juga tengah dibahas.

"Sisanya nanti akan didorong melalui vaksin-vaksin berbayar, dari segi harga vaksin dan lain akan dimatangkan kembali," ujar dia, seperti diberitakan Kompas.com, 28 September 2021.

Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, mengingatkan soal cakupan vaksinasi sebelum pemerintah berencana membuat skema vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau booster secara gratis dan berbayar.

"Menurut saya booster ini bisa diberikan setidaknya setelah 60 persen, atau 50 plus lah. Kalau kurang dari itu, kita masih punya tanggung jawab besar untuk melindungi," kata Dicky, seperti diberitakan Kompas.com, 28 September 2021.

Dicky menilai, upaya pemerintah untuk memberikan booster perlu diimbangi dengan cakupan vaksinasi yang merata.

Terutama vaksinasi bagi mereka yang masuk ke dalam kelompok yang memiliki risiko paparan Covid-19 yang tinggi.

"Harus memastikan semua yang berisiko itu, seperti lansia, nakes, pekerja publik yang esensial itu sudah tercapai targetnya. Kalau belum, itu yang harus dikejar," tutur Dicky. (*)