Ketua DPR Puan Maharani Ungkap RUU TPKS Masuk dalam RUU Inisiatif DPR

Parapuan.co - Puan Maharani, Ketua DPR RI memastikan agar Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi RUU Inisiatif DPR pada Selasa (18/1/2022) mendatang. 

Hal itu diungkapkan Puan dalam rapat paripurna DPR ke-12 masa persidangan ketiga tahun 2021-2022 pada Selasa (11/1/2022). 

Puan mengungkapkan, RUU TPKS ditindaklanjuti sesuai mekanisme di DPR agar bisa disahkan sebagai RUU inisiatif DPR. 

"Pimpinan DPR RI akan segera menindaklanjuti RUU TPKS ini sesuai dengan ketentuan mekanisme yang ada di DPR. Sehingga, insya Allah, minggu depan hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, RUU TPKS akan dapat disahkan sebagai RUU inisiatif DPR," kata Puan dalam Kompas.com. 

RUU TPKS disahkan melihat urgensi yang tinggi bagi publik. 

Menurut Puan, banyak terjadi kasus kekerasan seksual beberapa waktu belakangan. 

Karena itu, diharapkan RUU TPKS dapat memberikan perlindungan dari tindakan kekerasan seksual.

"RUU TPKS diharapkan dapat memperkuat upaya perlindungan dari tindak kekerasan seksual dan mempertajam paradigma untuk berpihak pada korban," ujar dia.

Sebelumnya, RUU TPKS batal masuk dalam agenda rapat ke-11 pada masa persidangan II tahun sidang 2021-2022, pada 16 Desember 2021.

Baca Juga: Prihatin Kasus Kekerasan Seksual Makin Marak, Susi Pudjiastuti Desak RUU TPKS Disahkan

RUU TPKS saat itu tidak termasuk agenda pembahasan sebagai inisiatif DPR.

Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menetapkan draf RUU TPKS dalam rapat pleno pada 8 Desember 2021.

Dalam rapat tersebut, tujuh fraksi menyatakan mendukung RUU TPKS, yakni Fraksi PDI-P, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP.

Sementara Fraksi Partai Golkar meminta agar persetujuan ditunda karena masih ingin mendengarkan masukan publik, sedangkan Fraksi PKS tegas menolak.

Dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, mengatakan RUU TPKS sangat dibutuhkan korban untuk memperoleh keadilan dan pemulihan.

"Kami menyambut dengan segenap pengharapan dan terus mengetuk hati nurani pimpinan dan anggota DPR RI untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia. RUU TPKS sangat dibutuhkan para korban untuk memperoleh keadilan dan pemulihan harkat dan martabatnya," kata Bintang. 

Diungkapkan oleh Bintang, pemerintah dan DPR memiliki komitmen yang sama untuk segera  membahas dan mengesahkan RUU TPKS.

Kementerian PPPA juga menjalin komunikasi dengan akademisi, pakar, organisasi perempuan dan anak, serta organisasi keagamaan membahas beragam isu yang bertalian dengan RUU TPKS.

Baca Juga: Dorong RUU TPKS Segera Disahkan, Jokowi: Penting bagi Korban Kekerasan Seksual

Dialog juga dilakukan Kementerian PPPA dengan pihak yang masih menyatakan keberatan dengan sejumlah pasal yang tertuang dalam draf RUU TPKS.

"Kami tidak segan-segan hadir pada forum di mana terjadi penolakan sangat keras. Kami menunjukkan kesediaan untuk bekerja sama, memerhatikan setiap masukan, dan pertimbangan," ucap Bintang.

Menurut Bintang, negara perlu segera hadir untuk korban kekerasan seksual melalui RUU TPKS.

Kini makin banyak korban kekerasan seksual yang berani bersuara, akan tetapi para korban masih belum merasakan keadilan hingga hari ini. 

"Situasi saat ini sudah sangat membutuhkan respons cepat penyelenggara negara untuk segera mendapatkan penanganan yang terpadu dan menyeluruh oleh lintas kementerian/lembaga dan antara pemerintah pusat dan daerah," katanya. (*)

Baca Juga: Dorong RUU TPKS Segera Disahkan, Jokowi: Penting bagi Korban Kekerasan Seksual