Jadi Satu-Satunya Perempuan di Jajaran Anggota Bawaslu RI, Ini Sosok Lolly Suhenty

Parapuan.co- Lolly Suhenty ditetapkan sebagai anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI periode 2022-2027 pada Kamis (16/2/2022).

Usai lolos dari uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bersama 4 anggota Bawaslu terpilih lainnya, ia ditetapkan sebagai anggota oleh Komisi II DPR RI.

Selain Lolly Suhenty, ada 10 nama lain yang mengikuti ujian tersebut.

Sayangnya, hanya 5 orang yang terpilih, termasuk Lolly.

Ia menjadi satu-satunya perempuan yang terpilih menjadi anggota Bawaslu RI periode 2022-2027.

Penasaran seperti apa sosok Lolly Suhenty? Berikut profilnya melansir Kompas.com yang tayang di Parapuan.co!

Sosok Lolly Suhenty

Saat ini, Lolly diketahui masih menjabat sebagai anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Ia memegang Divisi Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antarlembaga.

Baca juga: Pentingnya Melibatkan Perempuan dalam Pemanfaatan Transisi Energi Baru dan Terbarukan

Melansir laman resmi Bawaslu Jawa Barat, Lolly lahir di Cianjur, 28 Februari 1978.

Sebelumnya terjun ke dunia pemilu, ia menempuh pendidikan sarjana di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. 

Kemudian, ia menjadi tenaga ahli Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) RI.

Tak hanya itu, Lolly juga aktif di berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan.

Lolly pernah menduduki jabatan sebagai Sekretaris Eksekutif Kaukus Perempuan Parlemen RI.

Ia juga sempat memegang jabatan sebagai Sekretaris Eksekutif Kaukus Perempuan DPD RI, hingga aktif di Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia.

Gagasan Lolly Soal Pemilu

Ketika mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR pada Rabu (16/2/2022) lalu, Lolly sempat menyinggung soal pelaksanaan pemilu yang tidak netral.

Ia mengungkapkan adanya 373 penyelenggara pemilu yang diduga tidak netral di Pemilu 2019.

Menurut Lolly, angka tersebut terus naik setiap tahun.

Baca juga: Sosok Naira Ashraf, Perempuan Mesir yang Ditikam Karena Menolak Menikah

"Dengan berat hati saya harus menyampaikan, pada Pemilu 2019 setidaknya tercatat 373 dugaan penyelenggara pemilu yang punya keberpihakan tidak netral," kata Lolly.

"Ternyata angka ini dari tahun ke tahun meningkat. Di 2020, ada 698 yang diajukan ke DKPP dan 2021 naik jadi 921," tmbahnya.

Lolly juga mengaku siap mendedikasikan diri untuk memastikan seluruh pengawas pemilu taat asas dan menghindari konflik kepentingan.

Ia juga berjanji akan mengedepankan pencegahan pelanggaran pemilu melalui literatur kepemiluan dengan metode dan bahasa yang adaptif.

Bagi Lolly, pendidikan pengawasan pemilu tidak hanya penting untuk publik, tapi juga bagi kader partai politik.

"Saya berpikir bahwa untuk 2024 tidak cukup hanya publik yang mendapatkan pendidikan pengawas pemilu, tapi juga kader parpol. Karena parpol adalah stakeholder utama dalam kepemiluan kita," tegas Lolly.

"Semakin banyak kader partai yang memahami pengawasan pemilu, maka akan menekan angka pelanggaran," tambahnya.

(*)