Cegah Dampak Resesi, Pemerintah Andalkan Rencana Digitalisasi UMKM

Parapuan.co – Menjelang tahun 2023, ancaman resesi kian santer terdengar. Tak hanya menerpa Amerika Serikat (AS) dan negara-negara di Eropa, resesi juga diprediksi akan dialami oleh negara-negara di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Apabila terjadi, resesi pada 2023 dapat memicu perlambatan ekonomi, termasuk melemahnya aktivitas usaha, menyusutnya lapangan pekerjaan, serta ancaman gulung tikar pada perusahaan.

Menanggapi ancaman resesi dan dampaknya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa bank sentral negara-negara berkembang mulai mengambil langkah menaikkan suku bunga. 

"Inilah yang sekarang sedang terjadi, yaitu kenaikan suku bunga oleh bank sentral secara cukup cepat dan ekstrem, dan itu pasti akan memukul pertumbuhan ekonomi," ungkap Sri Mulyani seperti dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Selasa (27/9/2022).

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai program untuk meminimalisasi dampak resesi. Salah satunya dengan melakukan penguatan rantai distribusi pangan serta menciptakan 1,1 juta lapangan pekerjaan hingga 2024.

Baca Juga: Lebih Sehat! Ini 5 Tips Memasak Cepat Es Krim Stroberi di Rumah

Pemerintah juga akan mengakselerasi pengembangan usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) sebagai “obat mujarab” menghadapi resesi. Pasalnya, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian negara.

Adapun jumlah UMKM secara nasional, menurut data Kementerian Koperasi dan UKM pada 2021, mencapai 64,19 juta.

"UMKM ini adalah 'obat mujarab' dalam menghadapi resesi di mana UMKM menciptakan 97 persen lapangan kerja. UMKM juga yang bisa secara cepat mencari potensi pasar ekspor di tengah perlambatan ekonomi dunia," kata Sandiaga seperti dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Kamis (6/10/2022).

Sandiaga menyebut salah satu strategi utama dalam pengembangan UMKM adalah percepatan digitalisasi. Sementara, bagi para pelaku UMKM, pemerintah akan melakukan upsklling, reskilling, dan newskilling.

Dia menegaskan bahwa digitalisasi akan mendorong sektor UMKM dapat berkembang secara optimal seiring dengan meluasnya pasar. Kenaikan kelas sektor usaha tersebut sekaligus menjadi jalan menuju kemandirian ekonomi.

Baca Juga: Transformasi Digital Tingkatkan Inklusi Keuangan dan Partisipasi Perempuan dalam Ekonomi

Di sisi lain, lanjut Sandiaga, teknologi digital juga menyimpan potensi ekonomi untuk negara hingga 125 miliar dollar AS pada 2025.

"Pemerintah melalui memiliki program #BanggaBuatanIndonesia menargetkan 30 juta pelaku UMKM onboarding ke platform digital. Per hari ini sudah 21 juta, jadi ada 9 juta tambahan yang kita perlukan agar ekonomi kreatif bisa bersiap-siap memitigasi potensi resesi tahun depan," kata Sandiaga.

UMKM sebagai prioritas Presidensi G20

Menyadari urgensi digitalisasi UMKM untuk ketahanan ekonomi, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki pun membawa topik ini dalam side event G20 Indonesia bertajuk “Digital Economy to Support SDGs”, Senin (8/8/2022).

Dengan memanfaatkan digitalisasi, Teten menegaskan, kelompok UMKM termasuk UMKM yang dimiliki serta dikelola oleh perempuan dan kaum muda memiliki kesempatan untuk menikmati inklusi keuangan yang berkesinambungan.

Sebagai bentuk dukungan, Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20 Indonesia juga ikut mendorong pengembangan keterampilan digital pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Baca Juga: Perkuat Kesehatan Global untuk Hadapi Masa Depan, Ini Langkah yang Dibahas Forum G20

Seiring dengan upaya tersebut, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah metode pembiayaan yang bisa dinikmati pelaku UMKM.  Program tersebut mencakup bantuan insentif dan pembiayaan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).

Kemudian ada juga program fasilitasi layanan digitalisasi pemasaran UMKM, penguatan wirausaha alumni program Kartu Prakerja melalui pembiayaan KUR, serta strategi jangka panjang menaikkan kelas UMKM melalui UU Cipta Kerja.

“Pemerintah akan terus mendorong penciptaan nilai ekonomi baru untuk menghadirkan UMKM dalam ekosistem digital,” kata Teten.

Selain dukungan dari segi materiel, pemerintah juga turut berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo Usman Kansong menyebut, pihaknya juga telah menyiapkan pendampingan untuk UMKM agar dapat berjualan aktif di platform digital.

“Sejak Mei hingga Oktober 2022, kita telah melakukan pendampingan pada 30.000 UMKM, termasuk pendampingan peningkatan kemampuan teknologi 4.0,” jelas Usman.

Baca Juga: Jadi Salah Satu Agen Pemulihan Ekonomi, Penguasaan Skill Digital Diperlukan Perempuan

Terkait dukungan infrastruktur, Kemkominfo juga telah menginisiasi dan melaksanakan pembangunan berbagai sarana infrastruktur fisik dan digital, termasuk pembangunan jaringan fiber optik Palapa Ring, menara BTS, serta jaringan internet di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T).

Ke depan, Kemkominfo juga akan terus melakukan perluasan wilayah 4G, pengembangan sistem 5G, peluncuran satelit multifungsi SATRIA, pembangunan beberapa pusat data nasional, serta sarana pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi Digital Technopreneur dan Digital Talent.