Parapuan.co- Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) II resmi dimulai hari ini (24/11/2022) kemarin, di Pondok Pesantren Hasyim Asy’ari, Bangsri Jepara.
Kongres diawali dengan Halaqah Kebangsaan yang berlangsung secara pararel di tiga kelas berbeda pada pagi hari.
Sedangkan acara pembukaannya dimulai pada malam hari dan dihadiri oleh beberapa pejabat negara di antaranya Ida Fauziyah (Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia) dan Abdul Halim Iskandar (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi).
Dalam agenda hari ini, terdapat 3 halaqoh dengan berbagai tema. Yakni, “Meneguhkan Peran Ulama Perempuan dalam Merawat dan Mengokohkan Persatuan Bangsa”, “Temu Tokoh Agama dalam Meneguhkan Peran Ulama Perempuan untuk Memperkuat Kebangsaan” dan “Merumuskan Strategi Bersama untuk Percepatan Pengesahan RUU PPRT”.
Tujuan Halaqah di KUPI
Direktur Fahmina Institute sekaligus penyelenggara KUPI II, Rosidin menyatakan, diselenggarakannya halaqah sebelum digelar pembukaan bertujuan untuk menangkap proses yang menjadi kelemahan dalam advokasi yang dilakukan ulama perempuan.
”Merefleksi 5 tahun ke belakang paska pelaksanaan KUPI I di Cirebon, KUPI berhasil mendorong disahkannya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan peningkatan usia perkawinan anak,” ungkap Rosidin.
Dalam Halaqah tersebut, KUPI juga mengundang narasumber dari BPIP, MPR dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
Selain itu, Rosidin juga merefleksikan advokasi PPRT yang sudah lama dilakukan sejak 2004, namun hingga saat ini belum disahkan.
Baca juga: KUPI Bersama Para Ulama Perempuan Indonesia Dorong Pengesahan RUU PPRT