Rawan Pelecehan Seksual, Transportasi Umum Perlu Dibenahi sebelum Terapkan ERP di Jakarta

Parapuan.co - Electronic road pricing atau ERP yang akan berlaku di DKI Jakarta masih menjadi polemik di tengah masyarakat.

ERP adalah sistem jalan berbayar yang mengharuskan pelintas jalan tertentu membayar sesuai tarif yang akan ditetapkan.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, meminta layanan transportasi umum di ibu kota diperbaiki terlebih dahulu.

Ditambah, transportasi umum di Jakarta masih belum mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi penumpang perempuan.

Zita menegaskan bahwa menurutnya sistem ERP tidak bisa diterapkan dalam waktu dekat di Jakarta.

Bagi Zita, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih memiliki banyak pekerjaan rumah terkait layanan transportasi umum tersebut.

"Kalau menurut saya jangan cepat-cepat, jangan terburu buru," kata Zita, seperti dikutip dari Kompas.com.

"Kenapa? Karena kita harus lengkapi, perbaiki, membikin lebih nyaman transportasi umumnya," lanjutnya.

Zita kemudian menjabarkan bahwa di transportasi umum, masih banyak masyarakat yang harus berdesak-desakan saat memasuki kendaraan.

Zita juga menyinggung banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di layanan transportasi umum seperti Transjakarta.

Kasus pelecehan seksual ini umumnya dialami oleh perempuan penumpang transportasi massa.

"Saya masih lihat, kalau mau naik Transjakarta atau di dalamnya, (warga) masih desak-desakan," ungkap Zita.

"Bahkan, ada beberapa kasus perempuan terkena pelecehan seksual," imbuhnya.

Menurut data yang dihimpun Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Kota Jakarta adalah ibu kota yang mengalami peningkatan kasus kekerasan seksual di transportasi umum dan fasilitas umum.

Menurut data statistik P2TP2A, tahun 2020 tercatat ada 7 kasus, yang meningkat jadi 8 kasus pada 2021, dan belasan kasus pada 2022.

Melihat kembali kondisi transportasi umum di Jakarta, Zita menyarankan Pemprov DKI Jakarta untuk memperbaiki layanan transportasi umum sebelum menerapkan ERP.

Hal itu supaya masyarakat yang tidak mau atau tidak mampu membayar tarif ERP setiap hari bisa memanfaatkan kendaraan umum dengan nyaman dan aman.

Zita ingin seluruh masyarakat, apapun kelas ekonomi maupun gendernya, bisa dengan nyaman menggunakan transportasi umum.

"Jangan kendaraan umumnya enggak jalan, lalu orang harus bayar mahal untuk itu. Jadi saya sepakat, cuma jangan cepat-cepat, perbaiki dulu transportasi umumnya," ujar Zita.

"Kita kan mau goal-nya (masyarakat) transisi menjadi pengguna kendaraan umum," tutupnya.

(*)