Bermanfaat bagi Para Kartini Pejuang Ekonomi, Ini Manfaat Inklusi Keuangan Digital

Dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun, OJK 2022, indeks inklusi keuangan ini 83 persen perempuan dan 86 persen laki-laki.

4. Data Terpilih Gender

Memastikan setiap perempuan pengusaha mikro dilihat, dikenali, dan dipahami melalui pengumpulan data dan metodologi pengukuran.

Bermitra untuk Wujudkan Inklusi Keuangan Digital

Koalisi untuk Inklusi Keuangan Digital Perempuan (IKDP) adalah kolaborasi mitra global dan lokal yang memobilisasi, memperkuat, dan meningkatkan inklusi keuangan digital perempuan, khususnya pengusaha mikro, kecil dan menengah perempuan.

Koalisi yang dibentuk pada 2022 ini memiliki visi untuk mendorong kebijakan yang lebih baik demi mencapai inklusi keuangan perempuan; serta meningkatkan keterampilan dan akses ke peningkatan kapasitas dan layanan keuangan bagi perempuan. Indonesia dan Ethiopia menjadi negara percontohan Koalisi IKDP.

Anggota Koalisi IKDP Indonesia

31 mitra bergabung dalam aksi kolektif yang terdiri dari:

8 Pembuat kebijakan termasuk Kementerian PPPA, OJK, Bank Indonesia, dan Kemenko Perekonomian.
8 Penyedia layanan keuangan, platform digital, dan asosiasi termasuk Amartha, BRI, DANA, dan LinkAja.
6 Organisasi masyarakat sipil termasuk HWDI, LPSDM, PPSW, Ruang Kolaborasi Perempuan, Yasanti, dan Jalatera.
9 Mitra pembangunan dan lembaga riset termasuk Bank Dunia dan J-PAL Asia Tenggara.

Koalisi untuk Inklusi Keuangan Digital Perempuan (Koalisi IKDP) dibentuk untuk memberikan 4 pilar dukungan yang selaras dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian target inklusi keuangan 90% pada 2024 sesuai yang dicanangkan Pemerintah Indonesia.

Aksi Nyata Koalisi IKDP (Juli 2022 - April 2023)

3000 perempuan tersentuh inisiatif Koalisi IKDP.
5 program literasi keuangan digital dan pengembangan UMKM milik perempuan yang dilakukan di Jakarta, Makassar, Surakarta, Yogyakarta, dan Lombok.
6 peningkatan kapasitas dan forum berbagi pengetahuan antar anggota Koalisi.
6 diskusi advokasi kebijakan di tingkat nasional dan keikutsertaan dalam diskusi di tingkat global.

Manfaat Koalisi Inklusi Keuangan Digital Perempuan (Koalisi IKDP) Dirasakan Para Kartini Penggerak Ekonomi

“Setelah mengikuti kegiatan pelatihan Ruang Kolaorasi Perempuan, saya akhinya punya rekening sendiri dan jadi bisa mengatur keuangan keluarga dan usaha. Yang terpenting penjualan usaha saya meningkat dengan memasarkan secara online dan menggunakan pembayaran digital,” kata Fitrianti, penerima manfaat Ruang Kolaborasi Perempuan, Makassar.

“Sekarang saya jadi lebih sadar mengenai manajemen uang yang baik bagi pribadi, bisnis, maupun organisasi setelah mengikuti kegiatan ini. Saya bisa mengatur skala prioritas dan melakukan pencatatan secara lebih teratur, sehingga dapat mengevaluasi keuangan dengan baik dan transparan bagi anggota organisasi,” ungkap Zuriatun Thoybah, binaan Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) Desa Bayan, Lombok.

“Berkat dukungan Yayasan Jalatera dan IKDP, saya jadi tahu cara membuat NPWP hingga bisa berjualan online. Sebelum mempelajari itu, semua orderan datang dari tetangga saja, sekarang orderan dan jenis produk sudah meningkat karena bergabung ke marketplace dan saya semangat untuk bisa lebih maju lagi,” tambah Ika Riana, penerima manfaat Yayasan Jalatera, Surakarta Jawa Tengah.

“Kegiatan yang didukung oleh IKDP membawa dampak yang sangat positif bagi perempuan disabilitas. Ada 4 kegiatan HWDI yang didukung IKDP, yaitu survei di 34 provinsi mengenai layanan keuangan digital yang diikuti 695 responden perempuan disabilitas, melakukan FGD dengan pemangku kepentingan terkait—mulai dari pembuat kebijakan hingga penyedia layanan keuangan digital—dan menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Kominfo, menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas perencanaan dan pengelolaan keuangan digital kepada perempuan disabilitas dari seluruh Indonesia, dan yang terakhir adalah webinar yang menghadirkan narasumber dari Bappenas, Kementerian PPPA, OJK, dan Bank Indonesia,” pungkas Revita Alvi, Ketua Umum Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), anggota Koalisi IKDP Indonesia.

(*)