Menuai Pro Kontra, Ini Kata Presiden Joko Widodo tentang RUU Kesehatan

Parapuan.co - Hari ini Selasa (11/7/2023) rencananya Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan akan disahkan menjadi Undang-Undang (UU) dalam rapat paripurna.

Hal ini sesuai dengan surat undangan kepada para anggota Dewan dengan nomor B/288/PW.11.01/7/2023, yang dijadwalkan diadakan pada pukul 12.30 WIB.

Meski demikian, banyak pihak yang menilai jika pengesahan RUU Kesehatan ini terkesan buru-buru.

Mengingat RUU inisiatif DPR RI ini baru saja dibahas tahun lalu.

Dalam perjalanan penyusunan RUU Kesehatan, ada sejumlah pihak yang pro dan kontra, termasuk dari organisasi profesi (OP).

Organisasi tersebut bahkan menunjukkan perlawanan dengan banyak cara.

Mulai dari aksi di depan gedung DPR RI hingga rencana mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Lantas, mengapa banyak pihak menentang adanya RUU Kesehatan ini?

Usut punya usut, perlawanan ini terjadi lantaran adanya perbedaan pendapat antara pemerintah dan sejumlah organisasi profesi terkait beberapa pasal dalam RUU tersebut.

Dilansir dari Kompas.com, RUU Kesehatan akan mencabut sembilan dan mengubah empat Undang-Undang (UU).

Sedangkan di sisi lain, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo justru menyebutkan jika pengesahan RUU ini bisa membantu memperbaiki pelayanan kesehatan.

Pendapat Jokowi tentang RUU Kesehatan

"Ya bagus. UU kesehatan kita harapkan setelah dievaluasi dan dikoreksi di DPR, saya kira akan memperbaiki informasi di bidang pelayanan kesehatan kita," ujar Jokowi.

Tak sampai di situ, Presiden Jokowi juga berbaharap masalah-masalah kesehatan seperti kurangnya dokter dapat segera diatasi.

"Dan kita harapkan kekurangan dokter bisa lebih dipercepat, kekurangan spesialis bisa dipercepat. Saya kira arahnya ke sana," jelasnya lagi.

Semenatara dilansir dari laman Grid Health, sekelompok organisasi profesi melakukan aksi damai atas RUU Kesehatan.

Aksi damai tersebut dilakukan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).

Selain itu ada organisasi profesi lain seperti Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI),

Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia(PDGI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) juga turut hadir.

Adapun beberapa hal yang disoroti dalam aksi penolakan RUU Kesehatan ini adalah dihapusnya mandatory spending, sebesar 5% dari APBN dan 10% dari APBD.

Ketua Umum PPNI Harif Fadhillah menyebut jika aturan ini dihapus, akan sangat merugikan bagi perawat yang lebih dari 80.000 berstatus tenaga honorer dan sukarelawan.

"Apa jadinya kalau mandatory spending dihilangkan, saya rasa akan makin parah tidak ada kejelasan bagaimana mereka akan dibayar, sementara mereka sudah mengabdi selama puluhan tahun pada fasilitas kesehatan milik pemerintah," ungkapnya.

Perawat pun juga berpotensi untuk diberhentikan dan ini tentunya akan berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan.

Lebih lanjut, adanya RUU Kesehatan ini juga dinilai dapat menghapus jaminan hukum yang sudah ada di Undang-Undang Pasal 38 tahun 2014 dan tidak ada pengganti terkait pasal tersebut.

(*)