Kapan ASN akan Dipindahkan ke IKN? Ini Tanggapan Menpan RB

Parapuan.co - Beberapa waktu lalu sempat beredar kabar akan rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kabar ini muncul setelah Presiden RI ke-7, Joko Widodo memerintah ASN untuk pindah ke IKN mulai Januari 2024.

Perintah itu disampaikan Jokowi lewat pesan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) saat itu, Pratikno, yang disampaikan kepada Menpan RB sebelumnya, Abdullah Azwar Anas pada 7 Oktober 2024.

Di sisi lain, Indonesia baru saja mengalami masa peralihan pemerintahan dari Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto.

Tentunya situasi ini menimbulkan pertanyaan apakah rencana ASN dipindah ke IKN akan terealisasikan?

Terkait hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini mengatakan bahwa pihaknya masih menanti arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, di pemerintahan yang baru saat ini tentu ada perubahan proses penapisan untuk ASN yang akan pindah ke IKN.

Apalagi saat ini nomenklatur pemerintahan tengah mengalami perubahan seiring dengan bertambahnya jumlah kementerian baru.

"Ini kan sekarang ada pemerintahan baru, jadi tentunya ada perubahan di dalam penapisan," ujar Rini dilansir dari Kompas.com.

Baca Juga: Pendaftaran PPPK 2024 Dibuka, Berikut Syarat dan Cara Mendaftarnya

"Penapisan itu kan juga berubah juga. Jadi kita masih menunggu arahnya Bapak Presiden dengan penapisan yang baru ini seperti apa," imbuhnya.

Rini juga menegaskan bahwa persiapan sebelumnya berdasarkan (nomenklatur) kementerian yang lama.

Sedangkan saat ini sudah ada beberapa kementerian baru di Kabinet Merah Putih kepemimpinan Prabowo-Gibran.

"Karena kalau kemarin kan kita bisa persiapan mulai pemberangkatan, isinya orang yang gimana dan sebagainya kan berdasarkan (nomenklatur) kementerian yang lama. Nah sekarang dengan adanya kementerian yang baru tentunya kita sudah harus melakukan penapisan lagi," tegasnya.

Ketika ditanya lebih dalam terkait pemindahan ASN ke IKN akan terealisasikan awal tahun depan, Tini belum bisa memberikan jawaban dan menunggu arahan presiden.

"Kalau sampai saat ini saya belum ada lagi kebijakan yang baru mengenai itu. Jadi saya masih menunggu lagi-lagi dari Bapak Presiden seperti apa," tegas Rini.

Baca Juga: Formasi CPNS dan PPPK 2024, Lowongan Kerja Dibuka Juli-Agustus

(*)