Hal ini disampaikan dalam acara "CEO Insight: Women’s Leader" yang membahas pentingnya kebijakan berbasis ESG (Environmental, Social, and Governance) untuk pemberdayaan perempuan.
Menteri PPPA menjelaskan bahwa Kemen PPPA telah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor usaha, untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam posisi strategis.
Menteri juga berharap sektor swasta meningkatkan jumlah perempuan di posisi kepemimpinan tinggi, seperti yang telah dicontohkan oleh parlemen dengan keterwakilan perempuan yang kini mencapai 35,5 persen di Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI).
Di sektor energi, Direktur Utama PLN Enjiniring, Chairani Rachmatullah, menjelaskan inisiatif pemberdayaan perempuan melalui program "Srikandi PLN." Program ini bertujuan untuk mendorong karyawan perempuan mengisi jabatan strategis dengan menerapkan manajemen berperspektif gender.
Kebijakan strategis perusahaan mencakup aspek kesetaraan gender, keragaman, inklusi, serta isu-isu terkait seperti pelecehan seksual, remunerasi, dan kesempatan kerja.
Di sektor tambang, Vice President Corporate Communications Freeport Indonesia, Katri Krisnati, menyebutkan bahwa meskipun pekerjaan tambang masih didominasi laki-laki, perusahaan terus mendorong inklusivitas dan keberagaman.
Freeport merekrut perempuan, termasuk dari masyarakat Papua, dan memberi mereka peluang promosi serta dukungan teknologi untuk meringankan beban kerja fisik.
Saat ini, jumlah karyawan perempuan di Freeport masih sekitar 2.000 dari total 30.000 karyawan, tetapi upaya pemberdayaan terus dilakukan agar potensi mereka dapat berkembang maksimal. (*)
Baca Juga: KemenPPPA: Keterwakilan Perempuan di Parlemen Bukan Sebatas Penuhi Kuota 30 Persen