KemenPPPA Pastikan Perlindungan Perempuan Korban TPPO Myanmar

Parapuan.co - Pemerintah berhasil memulangkan 554 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) penipuan daring (online scamming) dari Myawaddy, Myanmar. Kepulangan ratusan WNI ini berlangsung sebanyak dua tahap yakni 400 orang pada tahap pertama, Selasa (18/3/2025) dan 154 orang pada tahap kedua, Rabu (19/3/2025).

Selaras dengan hal tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menegaskan pentingnya sinergi dalam penanganan korban TPPO. Kemen PPPA bekerja sama dengan beberapa pihak yakni:

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah memberikan layanan kepada para Warga Negara Indonesia Bermasalah (WNIB) yang menjadi korban sindikat penipuan secara daring pasca pemulangan dari Myanmar.

Setibanya di Indonesia, para korban ditempatkan sementara di Wisma Haji selama tiga hari untuk mendapatkan bantuan logistik, layanan kesehatan, dan dukungan psikososial guna memastikan pemulihan fisik dan mental mereka.

Menteri PPPA menyoroti bahwa perempuan merupakan kelompok yang paling rentan terhadap TPPO. Apalagi, dari total WNIB sebanyak 109 orang di antaranya adalah perempuan.

"Dari total WNIB yang dipulangkan, 109 orang di antaranya adalah perempuan. Kami memastikan mereka mendapat layanan pemulihan maksimal dan akan berkoordinasi dengan dinas daerah agar proses reintegrasi berjalan baik," ujar Arifah.

"Kemen PPPA juga akan memastikan perlindungan bagi korban, terutama perempuan dengan mengoptimalisasi peran Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai pusat informasi dan pengaduan," imbuhnya.

Sebagai bentuk perhatian khusus terhadap korban perempuan, Kemen PPPA juga memberikan bantuan dignity kit kepada 109 WNIB perempuan. Paket ini berisi kebutuhan dasar khusus perempuan, seperti pakaian dalam, pembalut, perlengkapan mandi, dan kebutuhan pribadi lainnya untuk mendukung pemulihan korban.

Selain pemulihan korban, upaya pencegahan juga menjadi prioritas pemerintah. Menteri PPPA menekankan pentingnya penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (GT PPTPPO).