Perempuan di Garis Depan Krisis Iklim, Kebijakan Harus Responsif dan Berkeadilan

Parapuan.co - Dalam rangka peringatan Hari Bumi 2025, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) kembali menegaskan bahwa krisis iklim dan kerusakan lingkungan bukan hanya ancaman global, tetapi juga krisis kemanusiaan yang berdampak nyata pada kehidupan perempuan.

Komnas Perempuan melalui siaran pers di situs resminya menyerukan agar kebijakan pembangunan diarahkan pada penyelamatan lingkungan dan perlindungan hak asasi manusia, terutama hak-hak perempuan.

Komisioner Komnas Perempuan, Sundari Amir, menyampaikan bahwa eksploitasi sumber daya alam—seperti tambang, hutan, dan tanah—telah berdampak langsung pada perempuan, terutama mereka yang hidup sebagai petani, nelayan, dan perempuan adat.

Akses mereka terhadap sumber kehidupan seperti air bersih, tanah, dan pangan kian terbatas, menambah beban hidup serta merusak ketahanan komunitas.

"Bencana alam dan krisis iklim akibat perusakan alam berdampak langsung pada perempuan yang berada di garda terdepan, namun kerap diabaikan dalam pengambilan keputusan," ungkap Sundari. Ia menyoroti pula bahwa konflik agraria, deforestasi, dan pencemaran telah memperparah kondisi perempuan yang berada di wilayah terdampak.

Komisioner Dahlia Madanih menambahkan bahwa dalam lima tahun terakhir, Komnas Perempuan telah menerima sedikitnya 58 pengaduan langsung terkait konflik sumber daya alam, agraria, dan tata ruang. Banyak di antaranya menyangkut kriminalisasi perempuan pembela lingkungan yang suaranya dibungkam demi proyek-proyek ekstraktif yang tidak berkeadilan.

"Perempuan sering mengalami kekerasan fisik, psikis, ekonomi, bahkan seksual sebagai dampak dari proyek pembangunan yang merampas ruang hidup mereka. Ini kekerasan berlapis yang tak kunjung ditangani dengan serius," tegas Dahlia.

Komisioner Irwan Setiawan mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi. Kebijakan harus berpijak pada prinsip keadilan ekologis dan melindungi keseimbangan kehidupan alam dan manusia.

"Negara harus tegas menindak pelaku eksploitasi sumber daya alam yang mengabaikan hak asasi manusia. Kekayaan alam semestinya untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk keuntungan segelintir pihak," ujar Dahlia.