PPKM Darurat Masih Berjalan, Ini Rincian Tambahan Bantuan Sosial untuk Masyarakat

Program Kartu Sembako

Program Kartu Sembako dianggarkan sebesar Rp 49,89 triliun dan ditargetkan dapat diterima oleh 18,8 juta keluarga atau setara dengan 75,2 jiwa selama 12 bulan.

Dalam pelaksanaannya, para pemegang Program Kartu Sembako ini akan menerima besaran manfaat sebear Rp 200 ribu per bulan.

Namun selama masa PPKM Darurat ini, pemerintah akan menambahkan ekstra dua bulan khusus pada Juli dan Agustus ini.

"Untuk kondisi pandemi ini kita akan menambah. Akan ditambahkan dua bulan ekstra di bulan Juli-Agustus ini, sehingga mereka akan dapat Rp200 ribu plus Rp200 ribu, jadi Rp400 ribu bagi keluarga pemegang kartu sembako," kata Menkeu Sri Mulyani.

Selain program-program tersebut, pemerintah juga memberikan tambahan bantuan sosial bagi masyarakat yang meliputi:

1. Program Bantuan Beras Bulog sebanyak 10 kg per keluarga dan ditargetkan diterima oleh 28,8 juta keluarga dengan kartu sembako.
2. Bansos Tunai yang ditargetkan untuk 10 juta keluarga dengan bantuan Rp 300.000 per keluarga penerima manfaat (KPM) selama 6 bulan.
3. Bansos Tunai Usulan Pemda yang ditargetkan untuk 5,9 juta KPM usulan daerah dan non Kartu Sembako dengan bantuan Rp 200.000 per bulan untuk tiap KPM.
4. Diskon Listrik 450–900 VA sampai dengan Desember 2021 untuk 32,6 juta pelanggan.
5. Bantuan Subsidi Upah untuk peserta Program Kartu Prakerja dengan anggaran Rp 30 triliun untuk 8,5 juta peserta.
6. Perpanjang Subsidi Kuota sampai dengan Desember 2021, sesuai dengan waktu tahun ajaran, dengan anggaran Rp 8,53 triliun untuk 38,1 juta siswa dan tenaga pendidik.
7. Bantuan Rekmin Biaya abonemen sampai dengan Desember 2021 untuk 1,14 juta pelanggan dengan total anggaran Rp 2,11 triliun.

Mensos Risma sendiri menyampaikan bahwa sampai saat ini jajarannya masih terus menyalurkan bansos dan memantau berjalannya program bansos di Indonesia.

Baca Juga: Kawan Puan, Begini Cara Cek Penerima Bansos Tunai dari Kemensos

Risma menjelaskan masyarakat harus berkoordinasi dengan RT/RW setempat dalam pendataan untuk mendapatkan bansos.

Koordinasi yang buruk dapat menimbulkan penundaan penyaluran bansos yang tertahan karena data yang tidak cukup jelas atau kurang valid. (*)