Mengenal PPPK dan Gaji yang Diterima, Apakah Sama dengan PNS?

Tahun 2021, rekrutmen PPPK terbanyak yaitu pada formasi tenaga pendidik dan kesehatan.

Bedanya dengan PNS adalah, PNS tidak punya kontrak kerja dan bisa pensiun di usia tertentu atau karena kondisi kesehatan tertentu.

Gaji dan Tunjangan PPPK

Jika PNS menerima tunjangan keluarga, anak, beras, tunjangan jabatan, kinerja, dan sebagainya, tidak demikian halnya dengan PPPK.

PPPK hanya menerima tunjangan keluarga, pangan, dan jabatan. Dan besarannya bergantung pada instansi pemerintah yang mengangkat PPPK tersebut.

Baca Juga: Tak Sama dengan SKD CPNS, Ini Serba-Serbi soal Seleksi PPPK 2021

Untuk gaji pokoknya sendiri, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Menurut peraturan itu, gaji PPPK sama dengan gaji PNS dan disesuaikan dengan pangkat golongan yang menggunakan skema Masa Kerja Golongan (MKG).

Berikut daftar gaji PPPK perbulan yang dianggarkan pemerintah dari APBN dan APBD:

• Golongan I: Rp1.794.900 - Rp2.686.200
• Golongan II: Rp1.960.200 - Rp2.843.900
• Golongan III: Rp2.043.200 - Rp2.964.200
• Golongan IV: Rp2.129.500 - Rp3.089.600
• Golongan V: Rp2.325.600 - Rp3.879.700
• Golongan VI: Rp2.539.700 - Rp4.043.800
• Golongan VII: Rp 2.647.200 - Rp4.214.900
• Golongan VIII: Rp 2.759.100 - Rp4.393.100
• Golongan IX: Rp2.966.500 - Rp4.872.000
• Golongan X: Rp 3.091.900 - Rp5.078.000
• Golongan XI: Rp3.222.700 - Rp5.292.800
• Golongan XII: Rp3.359.000 - Rp5.516.800
• Golongan XIII: Rp3.501.100 - Rp5.750.100
• Golongan XIV: Rp3.649.200 - Rp5.993.300
• Golongan XV: Rp3.803.500 - Rp6.246.900
• Golongan XVI: Rp3.964.500 - Rp6.511.100
• Golongan XVII: Rp4.132.200 - Rp6.786.500

Baca Juga: Ini Perbedaan Masa Sanggah dari CPNS, PPPK Guru, dan PPPK Non Guru

Kawan Puan, itulah perbedaan PPPK dan PNS beserta gaji yang diterima. Apakah kamu tertarik melamar menjadi calon PPPK?

Semoga kamu yang mendaftar tahun ini bisa diterima, ya. Jika belum, mudah-mudahan ada kesempatan bagimu di penerimaan ASN periode berikutnya. (*)