KemenPPPA, AMAN, dan UN Women Gelar Kenduri Perdamaian, Lindungi Perempuan dalam Konflik Sosial

Hal inilah yang membuat RAN P3AKS II menjadi tidak hanya relevan dan kontekstual, tapi juga sangat strategis terutama dengan Presidensi Indonesia di G20. 

"RAN ini menegaskan perlunya strategi khusus untuk menghadapi berbagai fenomena seperti ekstremisme berbasis kekerasan, radikalisasi melalui ranah online, perubahan iklim, dan pandemi Covid-19 yang berdampak secara tidak proporsional terhadap perempuan dan anak perempuan," ungkap Dwi Faiz, Head of Programmes UN Women Indonesia. 

Perempuan sendiri sebenarnya bisa menjadi agen perdamaian dan perubahan.

Dalam situasi krisis seperti konflik dan pandemi, perempuan termasuk dalam kelompok masyarakat yang terdampak secara tidak proporsional.

Acara yang didukung secara finansial oleh Global Affairs of Canada dan Pemerintah Korea Selatan juga menyampaikan apresiasi dan harapan terhadap RAN P3AKS II (2020-2025).

Para peserta juga melakukan bincang-bincang interaktif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya RAN P3AKS dalam konteks lokal dan berbagi pelajaran berharga belajar dari pelaksanaan RAN P3AKS.

Country Representatif AMAN Indonesia, Ruby Kholifah, mengatakan bahwa RAN P3AKS ini tidak hanya sebagai bentuk konkrit komitmen Indonesia kepada dunia melalui implementasi Resolusi 1325.

Akan tetapi, RAN P3AKS juga sebagai wujud komitmen demokrasi dengan menjaga ruang sipil tetap ada yang melibatkan masyarakat sipil.

"Melalui AMAN, kami memastikan bahwa ruang sipil harus ada dalam konteks negara demokrasi Indonesia. Karena hanya dengan ruang demokrasi maka implementasi 1325 bisa dijalankan dengan transparansi dan akuntabel," kata Ruby.

Baca Juga: Dari STEM hingga Kesenjangan Upah, Ini Prioritas Kemenpppa di G20 Women’s Empowerment

(*)