Jadi Salah Satu Agen Pemulihan Ekonomi, Penguasaan Skill Digital Diperlukan Perempuan

Parapuan.co – Tidak bisa dimungkiri, peran dan kontribusi perempuan sangat menentukan pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19. Selain partisipasi angkatan kerja perempuan terus meningkat, perempuan menjadi mayoritas pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). 

Dari 65,5 juta UMKM di Indonesia, 37 juta di antaranya dimiliki dan dikelola perempuan. Seperti diketahui bahwa UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian Indonesia karena berkontribusi terhadap 62 persen produk domestik bruto (PDB) nasional.

Tidak hanya itu, UMKM juga mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja serta mampu menghimpun hingga 60,42 persen dari total investasi di Tanah Air.

Data tersebut menunjukkan bahwa perempuan sebagai sumber daya manusia (SDM) memiliki potensi yang sangat besar. Tidak hanya dalam pemulihan ekonomi pascapandemi, tetapi juga dalam menopang stabilitas ekonomi nasional jangka panjang.

Baca Juga: Sering Dialami Perempuan, Ini 5 Rekomendasi Makanan Sehat untuk Atasi Sugar Craving

Potensi UMKM untuk pemulihan dan pertumbuhan ekonomi pun dapat terus digenjot apabila diintegrasikan dengan ekosistem digital. Apalagi, menurut data We Are Social, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia, yakni 204,7 juta orang.

Sayangnya, masih banyak perempuan pelaku UMKM yang belum memanfaatkan platform digital dan proses bisnisnya belum terintegrasi dengan ekosistem digital. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), baru 17,25 juta atau 26,5 persen UMKM yang terhubung ke dalam ekosistem digital. 

Melihat potensi UMKM yang besar bagi pemulihan ekonomi nasional, perempuan pelaku UMKM perlu mendapatkan dukungan dalam penguasaan skill digital. Untuk itu, isu ini menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Konferensi Tingkat Tinggi G20 pada November 2022 mendatang.

Mengutip dari Kemenkeu.go.id, Rabu (25/10/2022), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pengembangan UMKM membutuhkan pendekatan holistik yang meliputi enam aspek, yaitu kebijakan, akses keuangan, pasar, kapasitas sumber daya manusia, pendampingan, dan budaya.

Baca Juga: Transformasi Digital Tingkatkan Inklusi Keuangan dan Partisipasi Perempuan dalam Ekonomi

“Digitalisasi memegang peranan penting dalam menggabungkan keenam komponen tersebut dan semakin mengakselerasi program-program pengembangan UMKM," kata Sri Mulyani dalam pidato pembukanya di acara G20 GPFI High Level Symposium, Kamis (6/10/2022).

Untuk menjawab tantangan tersebut, Indonesia mengusulkan pembuatan toolkit untuk mengukur keterampilan dan literasi digital. Usulan tersebut disampaikan Indonesia dalam forum Digital Economy Working Group (DEWG) G20 yang diadakan di Yogyakarta.

Kepala Badan Litbang Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Hary Budiarto memaparkan, tujuan pembuatan toolkit untuk mengukur keterampilan dan literasi digital sejalan dengan tema kerja sama untuk transformasi digital yang lebih inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan.

“Keterampilan dan literasi digital adalah elemen kunci di era perkembangan teknologi dan digitalisasi yang pesat. Keterampilan digital diyakini dapat memberikan manfaat optimal bagi seluruh masyarakat dalam mengakses ekonomi digital,” ujar Hary seperti dikutip dari Antara News, Jumat (20/5/2022).

Hary juga mengatakan, setiap negara perlu  menetapkan bersama sejumlah indikator untuk mengukur keterampilan dan literasi digital. Indikator tersebut diharapkan dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi dan melacak perkembangan keterampilan digital di suatu negara.

Kesetaraan kesempatan di dunia usaha dan kerja untuk perempuan

Women20 Presidensi Indonesia dalam pertemuan yang berlangsung secara daring, Sabtu (12/2/2022) Dok. W20

Ketua Women20 (W20) Presidensi Indonesia Hadriani Uli Silalahi mengaku, pihaknya cukup senang melihat komitmen dari berbagai negara untuk mendukung perempuan mencapai potensi penuh  sebagai bagian dari tenaga kerja global. 

Menurutnya, untuk mengurangi kesenjangan gender dalam partisipasi angkatan kerja di negara-negara G20 sebesar 25 persen pada 2025, dibutuhkan pemberdayaan dan inklusi ekonomi perempuan melalui UMKM sebagai kunci untuk pembangunan berkelanjutan.

“Digitalisasi di berbagai bidang membawa potensi besar untuk mempercepat pemberdayaan perempuan,” ujar Uli alam rapat W20 bertajuk UMKM Milik Perempuan: Kunci Pertumbuhan Inklusif pada Rabu (9/3/2022).

Saat ini, demi mewujudkan pembangunan yang inklusif, setara, adil, dan berkelanjutan, pemerintah Indonesia pun melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memiliki berbagai program untuk mendorong kemajuan perempuan dalam dunia pendidikan serta teknologi digitalisasi. 

Wakil Ketua W20 Indonesia Dian Siswarini menambahkan, peningkatan kualitas UMKM yang dimiliki dan dikelola oleh perempuan merupakan salah satu cara menghapus diskriminasi terhadap perempuan.

Baca Juga: Pentingnya 3 Isu Kesehatan yang Dikedepankan di KTT G20 untuk Perempuan dan Anak-anak

“Seluruh elemen dan pemangku kepentingan sebaiknya, pertama, dapat mendukung UMKM milik perempuan sebagai bagian dari strategi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi inklusif di saat ini dan di masa depan.  Kedua, membangun ekosistem yang kuat untuk mendukung UMKM milik perempuan di seluruh negara G20.  Ketiga, memaksimalkan pemanfaatan platform digital untuk mendukung UMKM milik perempuan,” tambah Dian. 

Sementara itu, dalam kesempatan berbeda, Ketua Business 20 (B20) Indonesia Shinta Kamdani memaparkan, kesenjangan akses antara pelaku UMKM perempuan dan laki-laki masih menjadi salah satu hambatan dan permasalahan utama.

Contohnya, perempuan masih memperoleh bantuan keuangan dan investasi yang tidak proporsional selama pandemi dibandingkan yang diterima oleh laki-laki.

“Dalam Presidensi B20 Indonesia, kami memberikan perhatian besar terhadap isu perempuan dan UMKM. Hal ini menjadi salah satu fokus kami dalam Women In Business Action Council, satu dari tujuh gugus tugas B2,” jelas Shinta dalam pemaparannya saat menghadiri kick off Aksi Perempuan oleh Tjufoo dan Stellar Women di Jakarta, Kamis (22/09).

Lebih lanjut, Shinta juga menyampaikan, rekomendasi kebijakan aksi dalam tiga tema kunci, yakni memberdayakan perempuan wirausaha, mendorong kemampuan digital dan kepemimpinan perempuan, serta lingkungan kerja yang adil dan aman.