Parapuan.co - Tak dapat dimungkiri bahwa UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan penggerak ekonomi dengan persentase kontribusi terbesar di Indonesia.
Itu sebabnya daya sektor UMKM dalam mendorong perekonomian nasional dijadikan salah satu prioritas pemerintah dalam mencapai target inklusi keuangan Indonesia menjadi 90 persen di tahun 2024, yang diwujudkan lewat berbagai program digitalisasi.
Dengan bergabung ke dalam ekosistem digital, pelaku industri UMKM kini mendapatkan keleluasaan transaksi jual beli yang lebih, baik dalam aspek kuantitas maupun jangkauan yang tidak terbatas secara fisik.
Namun di satu sisi, kebebasan transaksi dalam ekosistem digital masih sering kali menimbulkan potensi kerugian yang mengancam berbagai pihak di dalamnya.
Identity fraud dan pengambilalihan akun kerap terjadi dan menimbulkan keraguan di benak para pelaku usaha khususnya UMKM untuk bergabung dalam ekosistem digital melalui program digitalisasi.
Berkaitan dengan hal ini, di Indonesia, sekitar 71 persen pekerja sektor informal menganggap bahwa risiko keamanan dan penipuan menjadi penghalang untuk menggunakan teknologi digital seperti fintech.
Tubagus Fiki Chikara Satari, Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif, KemenkopUKM turut berkomentar sebagaimana dalam siaran pers yang diterima PARAPUAN.
"Berdasarkan survei yang dilakukan KemenkopUKM, didapati bahwa success rate UMKM onboarding di e-commerce sangatlah rendah, yakni hanya 4 persen dari 1.000," terang Tubagus.
Dari keterangan tersebut, artinya hanya 400 yang berhasil masuk dan 40 yang berhasil melakukan transaksi perdana.
Baca Juga: Dorong Digitalisasi UMKM, Allianz Buat Pelatihan Bagi Pelaku UMKM
Angka tersebut menurutnya sangatlah kecil dibandingkan dengan potensi digitalisasi bagi pengembangan usaha UMKM.
Laporan e-Conomy Southeast Asia (SEA) dari kolaborasi Google, Temasek and Bain & Company mencatat ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai gross merchandise value (GMV) senilai 77 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp1.200 triliun pada 2022.
Dan pada 2025 akan mencapai 130 miliar dolar AS (Rp2.025 triliun), yang utamanya didorong oleh transaksi pada e-commerce dan layanan pengantaran makanan online.
Pada proses digitalisasi UMKM, identitas digital menjadi kunci UMKM dalam mengakses berbagai layanan platform digital.
Beberapa kendala yang ada dalam penerapan identitas digital pada dasarnya dapat diselesaikan dengan menilik aspek-aspek mendasar seperti keamanan dan kenyamanan.
Maka dari itu, keberadaan layanan penyedia identitas digital yang aman dan nyaman menjadi elemen yang perlu ada dalam mendorong kesuksesan integrasi digital UMKM. Terutama di tengah target pemerintah untuk mencapai 30 juta UMKM go digital pada 2024.
Sati Rasuanto, Co-Founder dan CEO VIDA menyatakan, "Terkadang terdapat saat di mana kita perlu memilih antara keamanan dan kenyamanan."
"Dengan teknologi yang canggih, VIDA berfokus pada bagaimana caranya supaya tidak hanya aman, namun juga nyaman dan dapat digunakan secara inklusif berbagai kalangan," imbuh Sati.
"Melalui teknologi liveness detection dalam sistem analisa biometrik, VIDA memprioritas identitas digital yang dapat mengotentikasi, mengamankan data, dan menjadi alat anti-nirsangkal dalam verifikasi identitas," katanya lagi.
Baca Juga: e-Conomy SEA 2022 Catat Ekonomi Digital di Indonesia Tumbuh Pesat, Seperti Apa?
Dalam pelaksanaannya, perlindungan data konsumen juga memerlukan keterlibatan regulator.
Di Indonesia sendiri, pihak-pihak regulator bagi penyelenggara identitas digital adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Kita tahu, bisnis kalau tanpa trust tidak akan bagus. Kalau kita bicara peranan penyelenggara yang bergerak di bidang digital identity, itu meliputi bagaimana memperkuat proses customer due diligence-nya," ujar Ridiani Kurnia, Direktur Grup Inovasi Keuangan Digital OJK.
Tidak hanya terbatas pada Kominfo dan OJK, VIDA juga menjadi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) non-instansi pertama yang telah tersertifikasi dari WebTrust, yang merupakan auditor keamanan tertinggi di industri pada level global.
Dengan menerapkan beyond compliance, prinsip seperti inilah yang merupakan penerapan riil dari aspek inovasi penyelenggara identitas digital.
Penerapan layanan identitas digital dengan karakteristik yang aman dan nyaman serta didukung pengadaannya oleh audit eksternal, sejatinya sudah terbukti secara aktual. Misalnya yang terjadi di kalangan pengusaha toko online.
Adanya kesadaran akan pentingnya pengembangan layanan digital, khususnya identitas digital yang aman dan nyaman, bisa menunjukkan tren positif yang dapat mendorong target digitalisasi UMKM.
"Melalui adaptasi penggunaan identitas digital, UMKM mendapatkan peluang yang lebih besar dari sebelumnya," ungkap Sati.
"VIDA mendukung inklusi ekonomi digital di Indonesia melalui integrasi UMKM dalam ekosistem digital dan optimis pada akhir tahun depan, angka UMKM yang sudah go digital mencapai 30 juta UMKM," pungkasnya.
Nah, Kawan Puan juga bisa mendukung misi 30 juta UMKM pada 2024 ini dengan mengintegrasikan bisnismu ke platform digital, ya.
Baca Juga: Perempuan dalam Ekosistem Fintech sebagai Solusi Inovasi Inklusi Keuangan
(*)