Hasil Survei PERHUMAS Tunjukkan Nilai Kepercayaan Publik terhadap BUMN, Swasta, dan Pemerintahan

Parapuan.co - Organisasi Profesi Kehumasan Indonesia (PERHUMAS) merilis hasil survei PERHUMAS Indicators tentang nilai kepercayaan publik terhadap perusahaan dan pekerjaan.

Survei PERHUMAS Indicators yang dirilis bersamaan dengan Konvensi Humas Indonesia (KHI) di Semarang, Jawa Tengah ini merupakan sebuah inovasi yang akan memberikan dampak pada praktisi kehumasan dan komunikasi di Indonesia.

Survei yang dilakukan oleh PERHUMAS ini adalah untuk melihat nilai kepercayaan publik terhadap perusahaan BUMN, perusahaan swasta, dan lembaga pemerintahan.

Hasilnya, nilai kepercayaan untuk perusahaan BUMN, perusahaan swasta, dan lembaga pemerintahan itu adalah tidak berbeda jauh.

"Dengan PERHUMAS Indicators, kami mengambil langkah penting dalam mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap perusahaan swasta, BUMN, pemerintah, lembaga, serta tokoh publik di Indonesia," ungkap Boy Kelana Soebroto, MCIPR, Ketua Umum PERHUMAS.

Boy Kelana Soebroto pun menyebut bahwa hasil riset komunikasi ini sebagai penentu keberhasilan keberlanjutan bisnis masa depan.

PERHUMAS telah merumuskan delapan indikator utama dengan 26 sub indikator yang memberikan pandangan holistik dalam hal kepercayaan dan reputasi, sudut pandang yang penting dalam komunikasi.

Boy Kelana Soebroto mengatakan bahwa hasil survei menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap perusahaan BUMN, swasta, dan lembaga pemerintahan.

"Secara umum tidak ada perbedaan kepercayaan yang signifikan terhadap perusahaan BUMN, perusahaan swasta, maupun lembaga pemerintahan antara pekerja swasta maupun pekerja di lembaga pemerintahan," ucap Boy.

Berdasarkan responden yang bekerja di pemerintahan, tidak ada perbedaan yang signifikan antara kepercayaan terhadap perusahaan BUMN, swasta, dan lembaga pemerintahan.

Nilai kepercayaan untuk perusahaan swasta dalam hasil survei PERHUMAS yakni 4,34, sedangkan nilai untuk BUMN adalah 5,13, dan lembaga pemerintahan 4,70.

Di sisi lain, berdasarkan pekerja swasta, tingkat kepercayaan terhadap perusahaan swasta signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan kepercayaan terhadap BUMN maupun lembaga pemerintahan.

Nilai Kepercayaan untuk Tokoh Publik

Survei PERHUMAS ini juga menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap beberapa tokoh publik.

Contohnya saja adalah untuk seniman yang mendapatkan kepercayaan tinggi yakni 5,27/7,00.

Di sisi lain, tingkat kepercayaan terhadap para pemimpin agama yakni 5,18/7,00, tokoh pemuda 5,00/7,00, tokoh politik 4,23/7,00, dan tokoh masyarakat 3,46/7,00.

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa seniman mendapatkan tingkat kepercayaan paling tinggi dibanding tokoh pemuda, pemimpin agama, tokoh politik, dan tokoh masyarakat.

Hasil wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten dan kredibel pun menunjukkan bahwa tokoh publik terutama yang berkaitan dengan unsur politik memiliki tingkat kepercayaan rendah dari masyarakat.

Sekretaris Umum PERHUMAS Benny Butarbutar sekaligus koordinator untuk PERHUMAS Indicator menambahkan bahwa riset PERHUMAS Indicators ini telah berlangsung sejak April 2023.

Riset ini melibatkan lebih dari seribu responden dari seluruh provinsi di Indonesia.

Keanekaragaman demografi telah diperhitungkan dalam survei ini, serta partisipasi dari berbagai instansi dan latar belakang demi mencakup dimensi reputasi secara menyeluruh.

"Kami berharap hasil riset ini dapat menginspirasi perubahan yang lebih baik untuk Indonesia," ucap Boy Kelana.

Ia pun menambahkan, "Kami ingin hasil riset ini menjadi landasan bagi berbagai sektor bisnis khususnya praktisi, korporasi, pemerintah, lembaga, dan semua yang terlibat dalam komunikasi strategis untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan membangun reputasi yang kuat."

Survei PERHUMAS tunjukkan nilai kepercayaan publik terhadap perusahaan BUMN, swasta, dan lembaga pemerintahan. Dok. PERHUMAS

Untuk Kawan Puan, hasil riset ini bisa jadi pertimbangan saat memilih tempat kerja, apakah akan di perusahaan BUMN, swasta, maupun lembaga pemerintahan.

PERHUMAS sendiri menekankan salah satu aspek penting dari hasil riset ini yakni perlunya peningkatan kapabilitas praktisi Humas dan Komunikasi di berbagai sektor.

Peningkatan tersebut utamanya di sektor BUMN, dimana perlu memperkaya kompetensi yang berkaitan dengan indikator crisis management, mengingat globalisasi menciptakan ketidakpastian dan kompleksitas dalam bisnis.

Di sektor swasta, pemahaman dan kemampuan dalam mengatasi isu terkait kesejahteraan karyawan yang berpotensi menimbulkan krisis juga menjadi hal yang penting.

(*)