Parapuan.co - Kawan Puan, isu kebocoran data pemilih di website Komisi Pemilihan Umum (KPU) jadi perbincangan hangat di masyarakat sejak beberapa waktu lalu.
Peretas anonim yang menamakan dirinya Jimbo mengklaim dirinya berhasil meretas situs KPU dan mengakses data pemilih dari situs tersebut.
Jimbo juga membagikan 500 ribu data contoh yang berhasil ia retas dan memverifikasi kebenaran data dengan tangkapan layar dari situs cekdptonline.kpu.
Adapun data pemilih yang diduga bocor itu adalah informasi pribadi yang cukup signifikan dan krusial.
Peretas berhasil mengumpulkan data Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan nomor Kartu Keluarga (KK).
Peretas juga mendapatkan data pribadi pemilih berupa nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat lengkap, hingga status pernikahan.
Nomor RT, RW, kode kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan kode tempat pemungutan suara (TPS) juga berhasil dimiliki oleh pelaku peretasan.
KPU sendiri bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, serta Cyber Crime Mabes Polri untuk segera membereskan masalah ini.
Mengenai kebocoran data pemilih, apa yang bisa dilakukan oleh perempuan memilih jika informasi pribadinya tersebar luas?
Baca Juga: Data Pemilih Diduga Bocor, Ini Bahayanya Menurut Konsultan Keamanan Digital
Ellen Kusuma, Konsultan Keamanan Digital saat dihubungi PARAPUAN, Kamis, (30/11/2023) menyayangkan kejadian kebocoran data pemilih di situs KPU.
Ia mengungkapkan bahwa perempuan memilih jadi pihak yang paling rentan terhadap kasus kebocoran data.
"Paling dirugikan adalah orang yang datanya bocor, mereka tidak mendapatkan perlindungan secara holistik," ujar Ellen
"Apakah perempuan jadi pihak paling rentan? Tentunya iya karena data perempuan akan sangat mudah disalahgunakan untuk berbagai tujuan, terutama yang bersifat seksual atau penipuan online," terangnya lagi.
Ellen kemudian membeberkan tindakan yang bisa perempuan lakukan sebagai reaksi atas adanya kasus kebocoran data pemilih.
Kawan Puan sebagai perempuan memilih bisa melakukan pengecekan terkait data apa saja yang bocor dari situs KPU tersebut.
"Kalau data sudah tersebar luas itu yang bisa dilakukan pertama adalah mengecek data apa saja yang bocor," ucapnya.
Setelah itu, mencari tahu risiko apa saja yang mengintai jika data-data pribadi kamu tersebut bocor dan tersebar luas.
"Kemudian melihat potensi kekerasan apa yang bisa terjadi, baik itu potensi seperti penipuan yang untuk kepentingan finansial atau kepentingan yang politis terkait dengan pemilu," tambahnya.
Baca Juga: Isu Kebocoran Data Pemilih, Perempuan Lagi-Lagi Jadi Korban Paling Rentan
Ellen mengatakan bahwa setiap perempuan bisa menakar dan mengukur potensi kekerasan apa saja yang bisa mengintai dari kebocoran data ke publik.
"Jadi itu bisa diukur oleh masing-masing orang gitu ya," ucap Ellen.
Sayangnya, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang datanya bocor karena informasi yang tersebar adalah yang sifatnya pribadi dan krusial.
"Nah, yang kita bisa lakukan sebatas itu karena data-data yang bocor adalah data-data krusial seperti alamat rumah dan KTP," tambahnya.
"Kalau mau aman, agak susah karena data-datanya krusial gitu ya, bukan data-data berupa username atau password atau email gitu," jelasnya.
Andaikan data yang bocor itu berupa username, password, email, atau lokasi, maka yang bisa perempuan lakukan adalah me-review ulang data-data tersebut.
Misalnya dengan mengecek password yang bisa diubah dan menyesuaikan kembali pengaturan keamanan perangkat digital atau platform digital yang digunakan.
Di sisi lain, Ellen juga menyoroti tanggung jawab KPU sebagai pihak yang mengalami kebocoran data para pemilih di pemilu 2024.
"KPU sebagai lembaga yang mengalami kebocoran data mereka juga harus bisa memitigasi dan melakukan analisi mitigasi risiko apa yang kemudian mengancam pemilih atas kebocoran data-data mereka," pungkasnya.
Baca Juga: Viral Kebocoran Data, Simak Cara Cek Data Pribadi Bocor atau Tidak!
(*)
