Kemiskinan Indonesia Diklaim Terendah dalam 10 Tahun Terakhir, Tetap Perlu Fokus Pada Perempuan

Parapuan.co - Masalah kemiskinan sering dikaitkan dengan perempuan karena dalam masyarakat yang miskin, perempuan cenderung menunjukkan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah.

Mengenai kemiskinan di Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengumumkan perkembangan terbaru mengenai penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem untuk semester I tahun 2024.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, angka kemiskinan di Indonesia turun menjadi 9,03 persen, mengalami penurunan sebesar 0,33 persen dari angka 9,36 persen pada Maret 2023.

Angka ini merupakan yang terendah dalam 10 tahun terakhir.

Seiring dengan penurunan angka kemiskinan, kemiskinan ekstrem juga menurun. Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin ekstrem tercatat 0,83 persen, turun 0,29 persen dari 1,12 persen pada Maret 2023.

Menko PMK Muhadjir Effendy menyatakan bahwa pencapaian ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Dia menekankan bahwa upaya untuk mencapai target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo, yaitu menurunkan angka kemiskinan menjadi 7,5 persen dan kemiskinan ekstrem di bawah 0 persen pada akhir 2024, akan terus dikejar.

Dengan sisa waktu lima bulan, Muhadjir menegaskan bahwa intervensi dan upaya akan terus diperkuat dan dipercepat.

"Kita upayakan dalam lima bulan ke depan untuk semua intervensi yang sudah ada kita optimalkan. Intervensinya dari tiga strategi, yaitu menekan angka pengeluaran keluarga miskin, menaikkan pendapatan melalui program pemberdayaan, dan kita juga mengoptimalkan penanganan kantong kemiskinan," jelasnya.

Baca Juga: Hari Dunia Menentang Pekerja Anak, ILO: 'Pekerja Anak Naik Selama Pandemi'

Fokus Pada Perempuan dalam Pengentasan Kemiskinan

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), 9,68 persen perempuan di Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, seperti yang diungkapkan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Titi Eko Rahayu.

KemenPPPA juga mencatat bahwa upah perempuan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan upah laki-laki. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, rata-rata upah bulanan yang diterima oleh perempuan adalah sebesar Rp2.593.709.

Secara global, target Sustainable Development Goals (SDGs) 1 untuk pengentasan kemiskinan belum tercapai secara optimal. Hal ini berdampak besar pada masyarakat, terutama perempuan.

"Lebih dari 383 juta perempuan dan anak perempuan masih terjebak di bawah garis kemiskinan dan hidup dengan pendapatan kurang dari 1,90 dolar per hari," kata Lenny N. Rosalin, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam Sidang Commision on the Status of Women (CSW) ke-68.

Di Indonesia, perempuan memegang posisi strategis di pemerintahan, termasuk sebagai Menteri PPPA, Menteri Sosial, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sinergi dan kinerja kementerian-kementerian tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Lenny menekankan pentingnya mekanisme inovatif untuk mendanai pengentasan kemiskinan dan memberikan manfaat bagi perempuan.

"Kita perlu mendorong mekanisme inovatif untuk mendanai pengentasan kemiskinan dan memberikan manfaat bagi perempuan," ujarnya. (*)

Baca Juga: Perempuan Membangun Ide Usaha di Dekat Kampus, Ini Bisa Jadi Pilihan!