Apakah Ibu yang Cuti Melahirkan Bisa Dipecat? Ini yang Tertuang dalam UU KIA

Parapuan.co - Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) kini menjadi perbincangan para perempuan karier.

Bukannya tanpa alasan, dalam UU KIA, tertuang kebijakan yang mengatakan bahwa ibu bekerja bisa mendapatkan cuti melahirkan selama enam bulan.

Namun cuti ini tidak bisa diambil secara menyeluruh atau hanya dalam kondisi tertentu saja.

Artinya, ibu tetap mendapatkan cuti melahirkan wajib selama tiga bulan dan tiga bulan tambahan hanya jika ada masalah medis tertentu.

Mekanisme pemberian cuti melahirkan selama enam bulan ini diatur dalam Pasal 4 Ayat (3) UU KIA dan menjadi bentuk pemberdayaan perempuan.

Sementara yang dimaksud dengan masalah medis dalam UU KIA tersebut adalah:

- Ibu mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, dan/atau komplikasi pasca-persalinan atau keguguran.

- Anak yang dilahirkan mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, dan atau komplikasi.

Baca Juga: Sedang Disusun, Ini 4 Aturan Turunan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak

Ibu yang Sedang Cuti Melahirkan Tidak Bisa Dipecat

Lebih lanjut, UU KIA juga mengatur tentang ibu bekerja yang sedang melaksanakan cuti melahirkan tidak bisa diberhentikan dari pekerjaannya.

Aturan ini tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1) yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 4 Juni 2024 lalu.

"Setiap Ibu yang melaksanakan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya dan tetap memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan," demikian isi Pasal 5 Ayat (1) UU KIA.

Upah Gaji Tetap Harus Dibayarkan

Bukan itu saja, Kawan Puan juga perlu tahu bahwa beleid tersebut mengatur tentang bagaimana pemerintah memberikan pendampingan hukum bagi ibu yang tidak mendapatkan haknya yaitu aturan upah atau gaji oleh perusahaan tempat bekerja selama cuti melahirkan.

"Dalam hal Ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberhentikan dari pekerjaannya dan/atau tidak memperoleh haknya, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memberikan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi Pasal 5 ayat (3) UU KIA.

Sementara pada Pasal 5 ayat (2) mengatur tentang upah atau gaji ibu tetap harus diberikan oleh perusahaan, meski sedang cuti melahirkan.

Baca Juga: Cuti Melahirkan sampai 6 Bulan di UU KIA, Berlaku untuk Siapa?

Dalam pasal tersebut terdapat tiga ketentuan pembayaran upah untuk ibu bekerja yang menjalankan cuti melahirkan selama enam bulan, yakni:

1. Pemberian upah atau gaji secara penuh untuk 3 bulan pertama.

2. Pemberian upah atau gaji secara penuh untuk bulan keempat.

3. Pemberian 75 persen dari upah untuk bulan kelima dan keenam.

Kawan Puan, itu tadi sederet aturan yang tertuang dalam UU KIA, yang perlu diketahui oleh para perempuan karier.

Mulai dari aturan cuti, ibu bekerja yang sedang cuti melahirkan tidak boleh dipecat, hingga pemberian upah gaji. 

(*)