Kesetaraan Gender dan Energi Bersih Terbarukan, Menolong Perempuan Menjadi Berdaya

Parapuan.co - Penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan energi baru telah mampu mengurangi beban domestik perempuan, memungkinkan mereka untuk lebih produktif dan mengurangi pengeluaran rumah tangga, khususnya terkait penggunaan energi.

Namun, masih ada hambatan yang dihadapi, termasuk terbatasnya akses perempuan terhadap pendanaan dan beasiswa pendidikan di bidang energi.

Di era globalisasi dan kemajuan teknologi, akses terhadap energi yang bersih dan modern menjadi isu yang semakin penting dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan.

Tanpa akses ini, kesenjangan sosial dan ekonomi akan terus melebar, terutama bagi perempuan dan anak perempuan yang masih menghadapi ketidaksetaraan dalam berbagai aspek kehidupan.

Misalnya, banyak perempuan di negara berkembang yang masih harus menempuh jarak jauh untuk mengumpulkan kayu bakar, yang tidak hanya memakan waktu tetapi juga berisiko tinggi terhadap keselamatan mereka.

Lebih jauh, tanpa akses ke energi bersih, perempuan seringkali terjebak dalam membuang waktu, di mana sebagian besar waktu mereka habis untuk pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar.

Ini menghalangi mereka untuk mengakses pendidikan atau bekerja, yang pada akhirnya membatasi ekonomi mereka.

Oleh karena itu, fokus pada energi bersih tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga merupakan perbaikan pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Selain itu, transisi menuju energi hijau juga membuka peluang bagi perempuan untuk terlibat dalam sektor energi, yang selama ini didominasi oleh laki-laki.

Dengan pelatihan dan pendidikan yang tepat, perempuan dapat mengambil peran penting dalam pengembangan energi terbarukan, baik sebagai pekerja, pengusaha, atau pemimpin di sektor ini.

Hal ini tidak hanya akan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam tenaga kerja, tetapi juga membawa perspektif baru yang lebih inklusif dan beragam dalam pengelolaan energi global.

Dengan demikian, akses terhadap energi bersih adalah kunci untuk membuka pintu menuju kesetaraan gender yang sesungguhnya, di mana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari kemajuan ekonomi dan sosial.

Pemerintah Indonesia, melalui Enhanced Nationally Determined Contributions (ENDC), telah menegaskan komitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan target pengurangan sebesar 31,89% secara mandiri dan 43,2% dengan dukungan internasional hingga tahun 2060 atau lebih cepat.

Salah satu langkah utama untuk mencapai target ini adalah dengan melakukan transisi menuju energi baru terbarukan (EBT), yang juga merupakan komitmen dari hasil Presidensi G20 pada tahun 2022.

Selain itu, melalui ratifikasi CEDAW dan Paris Agreement, Indonesia berkomitmen untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam aksi-aksi iklim, termasuk dalam transisi energi yang adil.

Program dan kebijakan transisi energi yang memperhatikan responsivitas gender, khususnya di pedesaan, dapat diintegrasikan dengan program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPPA) yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

Ini sejalan dengan tujuan SDGs ke-5 tentang kesetaraan gender, memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua sesuai dengan tujuan ke-7, serta mendukung aksi untuk mengatasi dampak perubahan iklim sesuai dengan tujuan ke-13.

Kemen PPPA bersama Pusat Studi Energi Universitas Gajah Mada (UGM), didukung oleh Asian Development Bank, telah melakukan kajian terkait Dimensi Kesetaraan Gender dalam Proses Transisi Energi di Indonesia.

Plt. Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Rini Handayani, memberikan apresiasi dan menekankan pentingnya mengintegrasikan perspektif gender dalam transisi energi.

Hal ini mencakup perbedaan akses bagi perempuan dan laki-laki dalam pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), partisipasi dalam dunia kerja, pendidikan STEM, serta peran kepemimpinan di sektor energi.

“Proses transisi energi yang mengintegrasikan perspektif gender perlu dilakukan agar semua kelompok termasuk perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas sebagai penerima manfaat dapat mendapatkan akses dan kesempatan yang sama dalam penyediaan dan efisiensi energi,” ujar
Rini Handayani, Plt. Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, pada Rabu (28/8).

Selain itu, Asisten Deputi Pengarusutamaan Bidang Sosial dan Budaya, Eko Novi Ariyanti, menegaskan bahwa gender harus diintegrasikan ke dalam semua tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan, termasuk dalam sektor energi.

Penting untuk memastikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam sektor energi, serta memperhatikan data pilah gender untuk menyusun program dan kebijakan sektor energi.

Kerangka analisis gender dan inklusi sosial dalam kebijakan dan tata kelola energi juga harus menjadi perhatian utama. (*)