Kemendikbud Perangi Perundungan di Kampus dengan Aturan Baru

Terkait kasus dugaan perundungan yang dialami seorang mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Diponegoro (Undip), Kemendikbud telah menurunkan tim untuk melakukan investigasi lebih lanjut.

Tim ini akan menindaklanjuti hasil investigasi yang telah dilakukan oleh Undip dan berkoordinasi dengan pihak universitas untuk menemukan fakta-fakta di lapangan.

Selain itu, Prof. Haris menegaskan bahwa Kemendikbud Ristek, melalui Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, bersama seluruh dekan Fakultas Kedokteran dan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk kekerasan di dunia pendidikan kedokteran.

Kemendikbud juga berkomitmen untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Dalam hal ini, Kemendikbud Ristek telah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes), untuk mencegah dan menangani kekerasan yang terjadi di institusi pendidikan kedokteran.

Kemitraan ini diatur dalam perjanjian kerja sama antara Fakultas Kedokteran (FK) dan Rumah Sakit Pendidikan (RSP) untuk memastikan keamanan dan kenyamanan mahasiswa selama menempuh pendidikan.

"Kami telah berkoordinasi melalui Komite Bersama untuk memastikan bahwa kekerasan tidak terjadi di Fakultas Kedokteran maupun Rumah Sakit Pendidikan," jelasnya.

Prof. Haris menutup dengan menekankan pentingnya kolaborasi antara institusi pendidikan dan rumah sakit untuk menciptakan lingkungan yang terbebas dari kekerasan.

Kemendikbud Ristek, bersama seluruh dekan fakultas kedokteran, berkomitmen penuh untuk menegakkan peraturan ini dan memastikan terciptanya iklim pendidikan yang aman dan mendukung pelaksanaan Tridharma di perguruan tinggi, khususnya dalam bidang kedokteran.

(*)

Ken Devina