Perlunya Kolaborasi untuk Inklusivitas yang Responsif Gender dan Ramah Anak

Langkah Nyata untuk Pelayanan Publik Inklusif

Salah satu strategi Kemen PPPA dalam mewujudkan inklusivitas adalah menyediakan sarana dan prasarana publik yang responsif gender dan ramah anak.

Melalui pengarusutamaan gender, diharapkan penyelenggara pelayanan publik dapat menyediakan fasilitas seperti ruang laktasi, Taman Penitipan Anak (TPA), aksesibilitas fisik yang baik, dan desain yang memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. 

Menteri PANRB, Rini Widyantini, menekankan pentingnya lima aspek dalam membangun ekosistem pelayanan publik yang inklusif, yaitu kebijakan dan komitmen pimpinan untuk memenuhi kebutuhan kelompok rentan, aksesibilitas fisik yang memadai, akses komunikasi dan informasi dalam berbagai format, akomodasi layak yang mendukung layanan efektif, serta sumber daya manusia yang kompeten dan sensitif terhadap kebutuhan khusus kelompok rentan.

Menurut Menteri PANRB, aksesibilitas adalah elemen kunci dalam mewujudkan pelayanan publik inklusif.

Lebih lanjut dikatakannya bahwa paradigma kita terhadap kelompok rentan, khususnya disabilitas, harus berlandaskan pada kesetaraan hak dan peluang di semua aspek kehidupan.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi penyandang disabilitas, guna menciptakan kebijakan yang inklusif dan berdampak positif. (*)

Baca Juga: KemenPPPA: Keterwakilan Perempuan di Parlemen Bukan Sebatas Penuhi Kuota 30 Persen