Pahlawan Devisa, Tapi Rentan Jadi Korban: Bagaimana Nasib Perlindungan Perempuan Migran dari Kekerasan?

Parapuan.co - Kawan Puan, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penyumbang pekerja migran terbanyak di dunia.

Berdasarkan data dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), yang dilansir dari ekon.go.id, jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terus meningkat setiap tahunnya.

Pada tahun 2023, tercatat 274.965 pekerja migran ditempatkan di berbagai negara tujuan, naik 37 persen dibandingkan tahun 2022 dan melonjak 176 persen dari tahun 2021.

Di balik angka tersebut, perempuan memegang peranan penting sebagai mayoritas pekerja migran.

Bagi sebagian besar perempuan Indonesia, migrasi ke luar negeri menjadi satu-satunya cara untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.

Namun di balik itu, perempuan pekerja migran sering kali menghadapi risiko tinggi, terutama terkait kekerasan berbasis gender, eksploitasi tenaga kerja, hingga perdagangan manusia.

Melansir dari unwomen.org, diskriminasi berbasis gender masih membatasi kebebasan perempuan untuk menentukan pilihan hidup mereka, termasuk keputusan bermigrasi.

Tidak sedikit perempuan yang terpaksa menempuh jalur tidak resmi, yang membuat mereka lebih rentan mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk.

Catatan Tahunan komnasperempuan.go.id mencatat sebanyak 813 kasus kekerasan terhadap perempuan pekerja migran terjadi sepanjang 2016 hingga 2022.

Angka ini mencerminkan besarnya kerentanan perempuan pekerja migran terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual, selama proses migrasi maupun di negara tujuan.

Selain itu, status migrasi yang tidak sah sering kali memaksa perempuan bekerja di sektor informal, seperti pekerjaan rumah tanggga yang minim perlindungan hukum dan rentan terhadap eksploitasi.

Perempuan migran juga sering kali bekerja dalam kondisi yang tidak layak, upah rendah, jam kerja panjang, dan tanpa jaminan keselamatan.

Padahal, perempuan pekerja migran memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi dan pembangunan sosial di negara tujuan maupun negara asal.

Remitansi atau pengiriman uang dari pekerja migran ke Indonesia menjadi salah satu sumber pendapatan penting yang menggerakkan roda perekonomian keluarga.

Menurut BP2MI, remitansi dari PMI mampu menyumbang ratusan triliun rupiah setiap tahunnya.

Namun, di balik angka besar tersebut, kesejahteraan dan keamanan perempuan pekerja migran masih menjadi tantangan yang harus diatasi bersama.

Perlu Kebijakan Migrasi yang Responsif Gender

Kawan Puan, perlindungan bagi pekerja migran, khususnya perempuan, menjadi isu mendesak yang perlu perhatian lebih dari pemerintah.

Dalam Pakta Global untuk Migrasi yang Aman, Teratur, dan Reguler, disebutkan bahwa setiap perempuan dan anak perempuan migran berhak mendapatkan perlindungan penuh terhadap hak asasi mereka.

Tata kelola migrasi yang berpihak pada perempuan tidak hanya melindungi mereka dari kekerasan, tetapi juga membuka peluang kerja yang adil dan bermartabat.

Upaya ini memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, pemerintah, masyarakat, dan organisasi internasional, untuk memastikan perempuan migran dapat menjalani perjalanan yang aman, bebas dari diskriminasi, dan berdaya secara ekonomi.

Mengubah Migrasi Menjadi Perjalanan yang Memberdayakan

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi perempuan pekerja migran, penting untuk mengubah paradigma migrasi menjadi sesuatu yang memberdayakan.

Perempuan yang bermigrasi harus dihargai, dilindungi, dan diakui kontribusinya.

Dengan memperluas jalur migrasi reguler serta menyediakan kebijakan yang ramah perempuan, migrasi bisa menjadi sarana untuk mengangkat hak, martabat, dan potensi perempuan.

Di setiap langkah mereka, perempuan pekerja migran membawa harapan besar untuk masa depan keluarga dan bangsa.

(*)

Ken Devina