Darurat Kekerasan Seksual, Perempuan dan Anak Jadi Korban Utama

Parapuan.co - Kawan Puan, tingkat kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Indonesia kini telah memasuki fase darurat.

Melansir dari Kompas.com, hal ini ditegaskan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, dalam acara Forum Merdeka Barat 9 yang bertajuk "Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas 2045" di Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Arifatul menyampaikan bahwa peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual membutuhkan penanganan serius melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.

“Kita menyatakan darurat kekerasan seksual untuk perempuan dan anak,” ujar Arifah.

Ia juga menyoroti keterbatasan kewenangan dan anggaran yang membuat kolaborasi menjadi langkah strategis yang tidak bisa diabaikan.

Perempuan dan Anak Menjadi Pondasi Bangsa

Berdasarkan data yang dipaparkan, perempuan mencakup 49,42 persen dari total populasi Indonesia, sementara anak-anak mencapai 31,6 persen dari jumlah penduduk.

Dari adanya data tersebut, Arifatul menegaskan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, mengingat peran mereka sebagai pondasi bangsa dan keluarga.

“Perempuan dan anak adalah pondasi bangsa, pondasi dalam keluarga. Oleh karenanya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan mereka menjadi prioritas strategis mendukung visi Indonesia Emas 2045,” jelasnya.

Tiga Program Prioritas

Dalam menghadapi darurat kekerasan seksual ini, Kementerian PPPA telah merumuskan tiga program prioritas yang bertujuan memperkuat perlindungan perempuan dan anak:

1. Ruang Bersama Indonesia (RBI)

Melansir dari komnasperempuan.go.id, program ini bertujuan menciptakan ruang aman dan inklusif bagi perempuan dan anak untuk saling berbagi informasi, dukungan, dan edukasi.

Ruang Bersama Indonesia menjadi wadah komunitas yang proaktif dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan.

2. Perluasan Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129

SAPA 129 adalah layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan yang berbasis digital.

Kementerian PPPA memperluas cakupan layanan ini agar lebih banyak perempuan dan anak korban kekerasan dapat mengakses bantuan secara cepat dan tepat.

3. Penguatan Satu Data Perempuan dan Anak

Pengumpulan data yang akurat dan terintegrasi berbasis desa diharapkan dapat memetakan kasus kekerasan seksual secara lebih efektif.

Data ini juga menjadi dasar dalam merancang kebijakan perlindungan perempuan dan anak yang lebih tepat sasaran.

Upaya untuk Masa Depan yang Lebih Aman

Kawan Puan, kondisi darurat kekerasan seksual ini mengingatkan kita semua bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak bisa ditunda lagi.

Diperlukan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat, pemerintah, hingga lembaga swasta, untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung pemberdayaan perempuan dan anak.

Arifatul berharap upaya bersama ini dapat memperkuat komitmen menuju Indonesia yang lebih inklusif, aman, dan bebas dari kekerasan seksual pada tahun 2045, sesuai dengan visi besar Indonesia Emas.

(*)

Ken Devina