Peran Dunia Usaha dalam Perlindungan Anak: Komitmen KemenPPPA Menuju Indonesia Emas 2045

Pihaknya juga menjelaskan, "Saya berharap program-program APSAI dalam mewujudkan Perusahaan Layak Anak (PLA) melalui penganugerahan dan program lainnya dapat membantu dunia usaha dalam memenuhi tanggung jawabnya menghormati hak-hak anak."

"Upaya tersebut tentu juga sekaligus akan sangat berkontribusi positif terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia," tutur Arifah Fauzi lagi.

Selain itu, Menteri PPPA menyampaikan pula mengenai tiga program prioritas Kementerian PPPA untuk lima tahun mendatang.

Antara lain Ruang Bersama Indonesia (RBI), perluasan fungsi call center SAPA 129, dan penguatan satu data perempuan dan anak berbasis desa.

Program RBI yang merupakan kelanjutan dari Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) bertujuan menciptakan ekosistem yang mendukung pemberdayaan perempuan dan perkembangan anak secara maksimal.

"Dalam menghadapi tantangan era digital, RBI juga dirancang sebagai ruang edukasi kreatif yang mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal, seperti permainan tradisional dan cerita sejarah guna mengurangi ketergantungan anak-anak pada gawai. Ini langkah nyata untuk melindungi anak-anak kita dari pengaruh negatif teknologi," terang Menteri PPPA.

Menteri PPPA berharap Rakornas APSAI 2025 dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan dan rencana tindak lanjut dalam mewujudkan perlindungan anak.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat sipil demi terciptanya perlindungan anak yang lebih baik sekaligus pemberdayaan perempuan yang optimal.

"Apresiasi dan terima kasih kami sampaikan kepada APSAI yang telah berkomitmen untuk berkontribusi dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak Indonesia selama lebih dari 12 tahun," papar Menteri PPPA lagi.