Pemerintah Lakukan Efisiensi Anggaran, Apa Dampak dan Keuntungannya?

Parapuan.co - Kawan Puan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah melakukan penghematan atau efisiensi anggaran belanja negara.

Salah satu yang dilakukan untuk efisiensi anggaran adalah terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD.

Instruksi Presiden (Inpres) tersebut berdampak pada kementerian dan lembaga di Kabinet Merah Putih, yang harus mengurangi anggaran belanja mereka.

Kementerian Keuangan salah satunya. Kemenkeu bahkan membatalkan Ministrial Scholarship untuk tahun 2025, tak lama setelah Inpres terbit.

Melansir Kompas.com, Ministerial Scholarship ialah beasiswa yang ditujukan bagi talenta terbaik di Kemenkeu untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana di luar negeri.

Selain Kemenkeu, Badan Penyelenggara Haji (BPH) juga harus mengurangi anggaran hingga 66,21 persen dari tahun sebelumnya.

Sementara itu di Badan Kepegawaian Negara (BKN), efisiensi anggaran membuat mereka meniadakan alokasi bahan bakar untuk pejabat dan jemputan pegawai.

Apresiasi Kebijakan Efisiensi Anggaran

Meski barangkali terkesan "memaksa" kementerian dan lembaga negara untuk menghemat anggaran, kebijakan efisiensi ini diapresiasi oleh Penasihan Khusus Presiden, Bambang Brodjonegoro.

Bambang menjelaskan, efisiensi anggaran dapat menjadi langkah positif dalam pengelolaan keuangan negara, meskipun berpotensi mempengaruhi struktur pertumbuhan ekonomi nasional.

"Sebagai penasihat, saya sangat mengapresiasi upaya efisiensi anggaran yang sekarang besar-besaran dilakukan," ujar Bambang dalam acara Starting Year Forum 2025, Selasa (4/2/2025) seperti mengutip Kontan.co.id.

"Saya sendiri juga sebagai yang pernah memimpin kementerian, kadang-kadang sering merasa, kenapa ya kita kadang-kadang kurang efisien," imbuhnya.

Ia membagikan pengalamannya saat bekerja di Islamic Development Bank di Jeddah.

Kala itu setiap kali ada rapat dan pertemuan dengan tamu, tidak selalu disertai konsumsi seperti snack dan makan siang, melainkan hanya air putih atau teh.

Menurutnya, pendekatan serupa dapat diterapkan dalam berbagai aspek pengeluaran pemerintah guna meningkatkan efisiensi.

Namun demikian, ia juga mengakui bahwa belanja pemerintah, termasuk konsumsi yang bersumber dari anggaran negara, memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian.

Pemangkasan anggaran secara signifikan dapat mengurangi kontribusi konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, yang selama ini menjadi salah satu faktor utama dalam mendorong aktivitas ekonomi.

"Dari segi efisiensi memang mungkin kita terlalu boros. Tapi kan masalahnya juga, ketika ada bujet, ketika ada anggaran, itu juga menjadi salah satu stimulus dari pertumbuhan ekonomi," katanya.

Menurut Bambang, dengan adanya efisiensi anggaran, pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 tidak bisa lagi bergantung pada konsumsi seperti sebelumnya.

Terlebih lagi setelah selesainya periode pemilu yang biasanya mendorong peningkatan belanja negara.

Sebagai alternatif, ia menekankan bahwa keberhasilan dalam mengeksekusi program-program prioritas pemerintah akan menjadi faktor kunci dalam menjaga pertumbuhan ekonomi ke depan.

"Dengan pemotongan anggaran besar-besaran ini, maka kalau ingin bicara enzim dari pertumbuhan ekonomi 2025 yang tidak lagi tergantung kepada pemilu," ucap Bambang lagi.

"Maka kemungkinannya adalah keberhasilan dari eksekusi program-program utama Pak Pramowo terutama dua yaitu makan bergizi gratis dan 3 juta rumah," pungkasnya.

Seperti kita tahu, untuk menyukseskan program-program pemerintah yang pro rakyat seperti makan bergizi gratis dan 3 juta rumah, dana yang dibutuhkan tidak sedikit.

Oleh sebab itu, kiranya penghematan anggaran ini dilakukan supaya belanja negara bisa dialihkan untuk program-program tersebut.

Bagaimana menurut Kawan Puan?

(*)