Menyoal Isu PHK Massal Imbas Efisiensi Anggaran Negara, DPR Kritik Keras

Baca Juga: Berkaca dari PHK Massal Karyawan Twitter, Lakukan 3 Hal Ini Jika Kamu Dipecat via Email

Oleh karena itu, ia mendesak agar dalam proses rekonstruksi, TVRI dan RRI memastikan tidak ada PHK bagi tenaga kerja, baik yang berstatus tetap maupun tidak tetap.

"Saya ngobrol sama mereka, kerja teman-teman kontributor, koresponden, itu militan dan tanpa asuransi. Itu kerja mereka, saya tahu persis," ujar anggota DPR yang juga mantan pembawa berita itu.

Panggilan untuk Tinjauan Kembali

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, juga turut menanggapi permasalahan ini.

Ia meminta pihak TVRI dan RRI segera mengambil langkah konkret untuk menenangkan para pekerja yang cemas akan kehilangan pekerjaan.

"Ini menjelang Ramadhan, bagaimana perasaan mereka yang terancam PHK? Kita ingin mereka bisa tetap fokus bekerja dan berkontribusi," ujar Saleh.

Ia juga mendesak agar keputusan terkait tenaga kerja segera ditinjau kembali, mengingat banyak pekerja yang mengalami ketidakpastian status.

"Saya minta itu memang nanti secara internal, yang tadinya sudah megap-megap ini karena memang merasa siap-siap untuk keluar, itu langsung diberitahukan, kembalikan mereka. Ini menjelang Ramadhan, ngerti nggak?" ujarnya.

"Menjelang Ramadhan itu, gimana pikiran mereka? Jadi mudah-mudahan pada saat Ramadhan ini mereka tetap bisa fokus bekerja untuk mengembangkan dan berkontribusi," tegasnya.

Sementara itu saat berita ini diturunkan, diketahui bahwa pihak TVRI maupun RRI telah membatalkan PHK massal.

"Kami pastikan tidak ada PHK, dari tukang sapu hingga pejabat tinggi tetap bekerja seperti biasa," ujar Hendrasmo ke awak media, Rabu (12/2/2025).

Baca Juga: Pemerintah Kaji Pemberian Bantuan Atasi Badai PHK, Ini Kata Menkeu Sri Mulyani

(*)