Menyoal Isu PHK Massal Imbas Efisiensi Anggaran Negara, DPR Kritik Keras

Parapuan.co - Baru-baru ini tersiar kabar kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di TVRI dan RRI, imbas efisiensi anggaran negara.

Kabar PHK di lingkup perusahaan media milik negara itu menjadi sorotan utama Komisi VII DPR RI.

Kebijakan ini berdampak pada sekitar seribu pekerja, termasuk kontributor, penyiar lepas, tenaga keamanan, serta tenaga teknis lainnya.

Langkah efisiensi yang menyasar tenaga kerja ini menuai kritik tajam dari sejumlah anggota DPR, yang menilai pemangkasan anggaran seharusnya tidak langsung berdampak pada pekerja, tetapi lebih dulu dilakukan pada pos belanja lainnya.

DPR Tegaskan Pekerja Seharusnya Tak Jadi Target Efisiensi Anggaran

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDIP, Putra Nababan, mengkritik langkah yang diambil jajaran direksi kedua lembaga penyiaran publik tersebut.

Ia menyoroti transparansi pengambilan keputusan, terutama karena ada perbedaan informasi yang disampaikan ke publik dan di hadapan DPR RI.

"Kami menyaksikan video viral dari seorang penyiar RRI di Ternate yang menyampaikan keluhan terkait PHK, dan video itu sudah ditonton hampir 1 juta orang. Namun, di hadapan kami, Direktur Utama mengatakan tidak ada PHK. Ini perlu diklarifikasi," ujar Putra dalam rapat di DPR RI, Rabu (12/2/2024), seperti dikutip dari Kompas.com.

Menurut Putra, tenaga kontributor dan pekerja harian seharusnya menjadi prioritas dalam alokasi anggaran, bukan justru menjadi korban efisiensi.

Baca Juga: 3 Perusahaan Startup Ini PHK Massal Karyawannya dalam Sepekan, Kenapa?

Putra Nababan juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap arah kebijakan rekonstruksi di TVRI dan RRI.

"Kami khawatir sebelum rekonstruksi dilakukan, direksi memprioritaskan pemangkasan di level bawah, sementara belanja lain tetap berjalan," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran seharusnya dilakukan dari tingkat atas, bukan dengan mengorbankan tenaga kerja.

"Seharusnya pemotongan anggaran dimulai dari atas, bukan langsung ke tenaga kerja," tegasnya.

Makan Bergizi Gratis dan PHK Pekerja

Putra Nababan juga menyoroti adanya narasi yang berkembang di masyarakat bahwa pemangkasan anggaran ini terjadi akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menilai hal ini sebagai bentuk mismanajemen komunikasi pemerintah yang dapat menciptakan dilema bagi masyarakat.

"Jangan sampai masyarakat dipaksa memilih antara program MBG atau pekerjaan mereka. Ini mismanagement narasi. Bagaimana bisa negara memberi makan anak-anak, sementara orang tuanya kehilangan pekerjaan?" katanya.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa pekerja media di daerah memiliki tingkat dedikasi yang tinggi meskipun bekerja tanpa perlindungan asuransi.

Baca Juga: Berkaca dari PHK Massal Karyawan Twitter, Lakukan 3 Hal Ini Jika Kamu Dipecat via Email

Oleh karena itu, ia mendesak agar dalam proses rekonstruksi, TVRI dan RRI memastikan tidak ada PHK bagi tenaga kerja, baik yang berstatus tetap maupun tidak tetap.

"Saya ngobrol sama mereka, kerja teman-teman kontributor, koresponden, itu militan dan tanpa asuransi. Itu kerja mereka, saya tahu persis," ujar anggota DPR yang juga mantan pembawa berita itu.

Panggilan untuk Tinjauan Kembali

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, juga turut menanggapi permasalahan ini.

Ia meminta pihak TVRI dan RRI segera mengambil langkah konkret untuk menenangkan para pekerja yang cemas akan kehilangan pekerjaan.

"Ini menjelang Ramadhan, bagaimana perasaan mereka yang terancam PHK? Kita ingin mereka bisa tetap fokus bekerja dan berkontribusi," ujar Saleh.

Ia juga mendesak agar keputusan terkait tenaga kerja segera ditinjau kembali, mengingat banyak pekerja yang mengalami ketidakpastian status.

"Saya minta itu memang nanti secara internal, yang tadinya sudah megap-megap ini karena memang merasa siap-siap untuk keluar, itu langsung diberitahukan, kembalikan mereka. Ini menjelang Ramadhan, ngerti nggak?" ujarnya.

"Menjelang Ramadhan itu, gimana pikiran mereka? Jadi mudah-mudahan pada saat Ramadhan ini mereka tetap bisa fokus bekerja untuk mengembangkan dan berkontribusi," tegasnya.

Sementara itu saat berita ini diturunkan, diketahui bahwa pihak TVRI maupun RRI telah membatalkan PHK massal.

"Kami pastikan tidak ada PHK, dari tukang sapu hingga pejabat tinggi tetap bekerja seperti biasa," ujar Hendrasmo ke awak media, Rabu (12/2/2025).

Baca Juga: Pemerintah Kaji Pemberian Bantuan Atasi Badai PHK, Ini Kata Menkeu Sri Mulyani

(*)