Komnas Perempuan: Investasi Kesehatan pada Perempuan Prioritas untuk Indonesia Emas 2045

Selain itu, Andy juga menyoroti kekerasan terhadap perempuan di fasilitas kesehatan, baik yang dilakukan oleh tenaga medis terhadap pasien maupun antar individu dalam lingkungan layanan kesehatan. Perempuan dengan kondisi kesehatan tertentu, seperti perempuan yang terinfeksi HIV, juga menghadapi kerentanan lebih besar terhadap kekerasan.

Data menunjukkan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan memiliki risiko 1,5 kali lebih besar tertular HIV, sementara perempuan dengan HIV lebih rentan mengalami kekerasan seksual hingga 4,5 kali lipat dibandingkan perempuan lainnya.

Faktor lingkungan turut memperbesar risiko kekerasan terhadap perempuan. Andy mencontohkan pekerja perempuan di sektor informal yang kerap tidak mendapatkan perlindungan hukum maupun jaminan kesehatan.

Di salah satu pabrik pengolahan makanan laut, misalnya, pekerja perempuan mengalami mati jaringan pada tangan mereka akibat kondisi kerja yang buruk dan minimnya perlindungan keselamatan kerja.

Sebagai langkah solutif, Andy menekankan pentingnya investasi dalam kesehatan perempuan, termasuk meningkatkan akses layanan kesehatan yang berpihak pada korban kekerasan. Hal ini mencakup layanan aborsi aman bagi korban kekerasan seksual dan peningkatan jumlah tenaga konselor bagi perempuan korban kekerasan.

Di Sumba, misalnya, hanya terdapat satu konselor untuk melayani empat kabupaten, padahal dukungan psikologis sangat dibutuhkan oleh para penyintas.

Di akhir paparannya, Andy mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam menciptakan kebijakan yang lebih berpihak pada perempuan. Menurutnya, investasi dalam kesehatan perempuan bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga keberpihakan terhadap hak asasi manusia.

"Jika kita ingin mencapai Indonesia Emas 2045, maka memastikan kesehatan dan kesejahteraan perempuan harus menjadi prioritas," pungkas Andy Yentriyani.

Baca Juga: IWD 2025, Komnas Perempuan Soroti Budaya Patriarki dan Diskriminasi Gender dalam Politik

(*)