Upaya Percepatan Kesetaraan Gender di Indonesia dan Apresiasi dari UN Women

Parapuan.co - Hari Perempuan Internasional tanggal 8 Maret belum lama ini diperingati, dan masih menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali komitmen Indonesia dalam mempercepat upaya kesetaraan gender. Meski telah menunjukkan kemajuan, perjalanan menuju persamaan hak antara perempuan dan laki-laki masih membutuhkan usaha berkelanjutan dari berbagai pihak.

Merangkum laman resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 mencerminkan perkembangan positif dalam upaya tersebut.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) mengalami penurunan dari 0,459 pada tahun 2022 menjadi 0,447 pada tahun 2023, sementara Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat dari 91,63 pada tahun 2022 menjadi 91,85 pada tahun 2023. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan gender yang perlu segera diatasi melalui kebijakan dan tindakan konkret.

Wakil Menteri PPPA Veronica Tan dalam diskusi bertajuk "Why Gender Equality Matters and We Need to #AccelerateActions" dalam rangka memeringati Hari Perempuan Internasional, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pencapaian kesetaraan gender di Indonesia.

"Partisipasi perempuan dalam sektor pendidikan, tenaga kerja, dan politik masih rendah. Perempuan yang bekerja di sektor teknologi hanya 27 persen, akademisi perempuan di institut teknologi hanya berkisar 35,7 persen, dan perempuan yang menempuh studi spesialis kedokteran hanya tercapai 41,6 persen," papar Veronica Tan.

"Untuk posisi keterwakilan politik, jumlah perempuan hanya mencapai 22,14 persen. Selain pencapaian yang masih rendah, perempuan di Indonesia masih rentan menjadi korban kekerasan berbasis gender. Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 menunjukkan bahwa 1 dari 4 perempuan di Indonesia mengalami kekerasan fisik atau seksual selama hidupnya. Fenomena ini menegaskan perlunya langkah konkret dalam pencegahan kekerasan berbasis gender," imbuh Wamen PPPA di Jakarta pada Kamis (13/3/2025).

Kemen PPPA terus mendorong kebijakan yang memastikan akses yang setara bagi perempuan di berbagai sektor pembangunan. Upaya ini mencakup perlindungan bagi korban kekerasan, penguatan regulasi yang mendukung hak-hak perempuan dalam ketenagakerjaan, pendidikan, dan politik.

"Kesetaraan gender bukan hanya hak asasi manusia, tetapi juga fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, kolaborasi dari semua pihak, baik pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat, dan media sangat penting untuk mempercepat aksi menuju Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan," tegas Wamen PPPA.

Di tingkat global, Indonesia juga mendapatkan apresiasi dari UN Women atas komitmennya dalam memperjuangkan kesetaraan gender.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, melakukan pertemuan bilateral dengan Executive Director UN Women, Sima Bahous, di sela sidang Commission on the Status of Women (CSW) pada Jumat (14/3/2025) di New York, Amerika Serikat.

Dalam pertemuan tersebut, UN Women menyampaikan dukungan terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia.

"Dalam pertemuan tadi, UN Women menyampaikan dukungan dan simpati atas kerja keras pemerintah Indonesia dan komitmen Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak, khususnya terkait pemberdayaan ekonomi, penghapusan kekerasan, kesenjangan digital, serta peran perempuan dalam perdamaian dan perubahan iklim," tutur Arifah Fauzi.

Menteri PPPA juga menambahkan, "Menurut UN Women, Indonesia memiliki peran strategis di Asia Tenggara dan global dalam pemberdayaan perempuan. Itu sebabnya berbagai praktik baik yang sudah dilakukan bisa menjadi model bagi negara lain. UN Women juga mengapresiasi partisipasi aktif Indonesia dalam CSW69."

Menteri PPPA juga menegaskan bahwa tantangan dalam mencapai kesetaraan gender tidak hanya dihadapi oleh Indonesia, tetapi juga oleh banyak negara di dunia.

Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan perempuan, dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga. Berbagai inisiatif berbasis komunitas pun terus dikembangkan untuk memastikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan secara berkelanjutan.

Sima Bahous menyampaikan bahwa UN Women tengah meninjau 158 laporan negara untuk memastikan prioritas global dan mendorong agenda Beijing Platform for Action (BPfA) +30.

Beberapa isu utama yang menjadi perhatian adalah kekerasan terhadap perempuan, pemberdayaan ekonomi perempuan, kesenjangan digital, Women, Peace, and Security (WPS), serta perubahan iklim.

UN Women juga mendorong Indonesia untuk terus berperan aktif dalam South-South Cooperation guna mempercepat pemberdayaan perempuan di negara berkembang.

Dukungan terhadap penegasan komitmen kerja sama antara Indonesia dan UN Women juga diharapkan dapat semakin mempercepat pencapaian kesetaraan gender di Indonesia.

(*)