KemenPPPA Pastikan Perlindungan Perempuan Korban TPPO Myanmar

Parapuan.co - Pemerintah berhasil memulangkan 554 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) penipuan daring (online scamming) dari Myawaddy, Myanmar. Kepulangan ratusan WNI ini berlangsung sebanyak dua tahap yakni 400 orang pada tahap pertama, Selasa (18/3/2025) dan 154 orang pada tahap kedua, Rabu (19/3/2025).

Selaras dengan hal tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menegaskan pentingnya sinergi dalam penanganan korban TPPO. Kemen PPPA bekerja sama dengan beberapa pihak yakni:

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah memberikan layanan kepada para Warga Negara Indonesia Bermasalah (WNIB) yang menjadi korban sindikat penipuan secara daring pasca pemulangan dari Myanmar.

Setibanya di Indonesia, para korban ditempatkan sementara di Wisma Haji selama tiga hari untuk mendapatkan bantuan logistik, layanan kesehatan, dan dukungan psikososial guna memastikan pemulihan fisik dan mental mereka.

Menteri PPPA menyoroti bahwa perempuan merupakan kelompok yang paling rentan terhadap TPPO. Apalagi, dari total WNIB sebanyak 109 orang di antaranya adalah perempuan.

"Dari total WNIB yang dipulangkan, 109 orang di antaranya adalah perempuan. Kami memastikan mereka mendapat layanan pemulihan maksimal dan akan berkoordinasi dengan dinas daerah agar proses reintegrasi berjalan baik," ujar Arifah.

"Kemen PPPA juga akan memastikan perlindungan bagi korban, terutama perempuan dengan mengoptimalisasi peran Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai pusat informasi dan pengaduan," imbuhnya.

Sebagai bentuk perhatian khusus terhadap korban perempuan, Kemen PPPA juga memberikan bantuan dignity kit kepada 109 WNIB perempuan. Paket ini berisi kebutuhan dasar khusus perempuan, seperti pakaian dalam, pembalut, perlengkapan mandi, dan kebutuhan pribadi lainnya untuk mendukung pemulihan korban.

Selain pemulihan korban, upaya pencegahan juga menjadi prioritas pemerintah. Menteri PPPA menekankan pentingnya penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (GT PPTPPO).

Baca Juga: Viral Mahasiswa Jadi Korban TPPO di Jerman, Ini Tips Hindari Loker Magang Palsu

"Kami akan memperkuat langkah pencegahan agar tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang menjadi korban. Sosialisasi mengenai bahaya dan modus TPPO terus ditingkatkan," imbuhnya.

"Kemen PPPA juga telah menerbitkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan TPPO Berbasis Masyarakat untuk mengaktifkan peran masyarakat dalam perlindungan ini," tambahnya.

Menteri Koordinator Bidang Polkam, Budi Gunawan menegaskan pemulangan ini merupakan bukti nyata perlindungan bagi pekerja migran.

"Pemerintah bekerja sama dengan otoritas Thailand dan Myanmar untuk memulangkan para korban yang mengalami tekanan, kekerasan fisik, dan ancaman dari sindikat TPPO. Kami akan terus memburu pelaku dan meningkatkan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang," ungkap Menkopolkam.

Menko Polkam juga mengatakan, selama menjadi korban TPPO, para WNI ini dipekerjakan di markas sindikat online scamming dan mengalami tekanan, kekerasan fisik, serta ancaman untuk diambil organ tubuhnya ketika tidak mencapai target yang ditetapkan oleh bandar. Selain itu, paspor mereka juga ditahan serta tidak diperkenankan untuk berkomunikasi dengan pihak luar termasuk keluarga.

Sementara itu Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Kardig menjelaskan seluruh WNIB yang dipulangkan akan mendapatkan pendampingan penuh. "Kami melakukan pendataan, pemeriksaan kesehatan, dan memberikan pendampingan hukum bagi para korban. Reintegrasi ke daerah asal akan dilakukan bertahap agar mereka bisa kembali ke kehidupan normal," ujar Menteri P2MI.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri, Sugiono mengapresiasi kerja sama dengan otoritas Thailand dan Myanmar dalam memfasilitasi proses pemulangan para korban. Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan negara-negara terkait untuk memastikan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

"Kami mengimbau masyarakat agar menggunakan jalur resmi dan legal saat bekerja di luar negeri guna menghindari risiko TPPO," tambah Mentri luar negri. 

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melindungi warga negara, baik di dalam maupun luar negeri. Masyarakat dihimbau untuk menggunakan jalur resmi dalam bekerja di luar negeri dan berperan aktif dalam mencegah perdagangan orang.

Baca Juga: KemenPPPA Turut Kawal Kasus Kekerasan Seksual yang Melibatkan Oknum Kepolisian

(*)