Puan Maharani menegaskan bahwa pemerataan infrastruktur merupakan syarat mutlak agar sistem PJJ berjalan dengan lancar.
Ia mengkhawatirkan adanya kesenjangan infrastruktur pada sistem pendidikan di Indonesia.
Baca Juga: Peringati May Day 2021, Ini 2 Tuntutan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia
Mengingat banyak sekolah di daerah pelosok Indonesia, belum mampu menyediakan perlengkapan terkait dengan PJJ.
Selain pemerataan infrastruktur, Puan Maharani juga meminta Kemendikbud Ristek untuk memeriksa kualitas tenaga pendidik, materi belajar, hingga peserta didiknya.
Hal tersebut harus dilaksanakan untuk mencegah peningkatan kesenjangan tenaga pendidik, terutama pada masa PJJ yang mensyaratkan infrastruktur digital, akses internet, serta perangkat pendukung lainnya.
“Perlu kekuatan belajar online selama ini. Bila tidak ada tindakan, maka tanggung jawab pendidikan bisa lebih lebar,” ungkap Puan.
Baca Juga: PJJ Tak Berjalan Mulus, Solusinya yakni Hybrid Learning, Apa Itu?
Puan Maharani menutup pernyataan resminya dengan menyatakan bahwa pendidikan adalah kebutuhan dasar dan hak seluruh masyarakat Indonesia untuk mewujudkan national and character building.
(*)
