Rentan Terjadi dalam Pemilu, Apa Itu Politik Uang dan Dampaknya bagi Masyarakat?

Parapuan.co - Kawan Puan tentu sudah tidak asing dengan istilah money politic atau politik uang.

Politik uang rentan sekali terjadi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu), entah itu di momen Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) maupun anggota legislatif.

Bahkan di lingkup terkecil seperti Pemilihan Kepala Desa, politik uang bisa juga terjadi.

Apa sebenarnya politik uang atau money politic dan seperti apa praktiknya di Indonesia?

Simak penjelasan mengenai politik uang seperti mengutip laman Pusat Edukasi Antikorupsi KPK berikut ini!

Apa Itu Money Politic?

Money politic alias politik uang adalah sebuah upaya mempengaruhi pilihan pemilih atau penyelenggara pemilu dengan imbalan materi.

Dari pengertian di atas, sederhananya politik uang merupakan salah satu bentuk suap.

Politik uang bahkan disebut sebagai mother of corruption atau induknya korupsi.

Baca Juga: Apa Itu Sistem Proporsional Terbuka dan Bedanya dengan Sistem Proporsional Tertutup?

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief, mengatakan bahwa politik uang menyebabkan politik menghabiskan biaya.

Selain untuk jual beli suara, para kandidat peserta pemilu juga harus membayar mahar politik kepada partai dengan nominal besar.

Lantas dari mana uang diperoleh kandidat untuk money politic tersebut?

Tentu saja uang itu bukan dari pribadi, melainkan hasil donasi berbagai pihak yang nantinya mengharapkan imbalan jika kandidat terpilih.

"Keberhasilan dalam pemilu atau pilkada 95,5 persennya dipengaruhi kekuatan uang, sebagian besar juga untuk membiayai mahar politik," kata Amir Arief.

Bentuk Praktik Money Politic

Salah satu jenis vote buying atau pembelian suara dari pemilih dalam politik uang dikenal dengan istilah serangan fajar.

Serangan fajar yaitu ketika ada oknum dari kandidat peserta pemilu mendatangi pemilih di pagi hari memberikan sejumlah uang.

Serangan fajar itu terkadang dilakukan di hari sebelum pencoblosan atau beberapa hari sebelumnya.

Baca Juga: Sambut Pemilu 2024 dengan Melawan Sistem Proporsional Tertutup

Dampak Buruk Politik Uang

Memengaruhi pemilih dengan politik uang pada akhirnya dapat berdampak buruk pada masyarakat itu sendiri.

Pasalnya, praktik ini menghasilkan pemimpin yang sebenarnya tidak tepat untuk menjadi pemimpin.

Pemimpin tersebut tidak bekerja demi kepentingan rakyat, melainkan pihak-pihak yang "berdonasi" untuknya sebelum terpilih.

"Akhirnya figur yang terpilih memiliki karakter yang pragmatis, bukan yang berkompetensi atau kuat berintegritas," tutur Amir.

"Mereka memilih menang dengan cara apa pun, ini bukan sosok pemimpin yang ideal," tambahnya.

Lebih lanjut, korupsi tersebut tidak hanya bisa berdampak pada masyarakat maupun instansi yang dipimpin.

Pada masyarakat, politik uang akan menghasilkan regulasi yang tidak memihak mereka, pungutan liar, hingga pemotongan anggaran untuk kesejahteraan.

Melihat fakta di atas, mudah-mudahan politik uang dalam Pemilu 2024 mendatang dapat diminimalisir ya, Kawan Puan.

Baca Juga: Membenahi Perekrutan Partai untuk Memperjuangkan Kepentingan Perempuan

(*)