Baca Juga: KemenPPPA Ungkap UU TPKS jadi Langkah Progresif Cegah Perkawinan Anak
Berikutnya, penting untuk meningkatkan kapasitas dan tata kelola kelembagaan.
Termasuk pula penegakan hukum yang mendukung pencegahan perkawinan anak.
5. Penguatan Koordinasi Pemangku Kepenting
Kelima, meningkatkan sinergi antara berbagai pihak untuk memastikan pelaksanaan perkawinan anak yang efektif.
Perlu Kawan Puan catat, Stranas PPPA ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, lembaga, maupun komunitas.
Seluruh bagian masyarakat, termasuk kamu perlu membantu pencegahan terhadap perkawinan anak di Indonesia.
Salah satu cara yang bisa kamu lakukan, ialah dengan memulai dari keluarga terdekat.
Kamu bisa memprotes pihak keluarga jika ada kerabat yang akan dinikahkan ketika usianya belum legal.
Atau, kamu dapat pula melaporkan ke pemerintah setempat, misalnya ke kelurahan/desa, maupun lembaga yang aktif mengadvokasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Baca Juga: Cegah Perkawinan Anak, Ini Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini terhadap Perempuan