Kesetaraan Gender dan Inklusivitas dalam Tata Kelola di Debat Kedua Pilkada Jatim 2024

Arintha Widya - Jumat, 8 November 2024
Topik terkait Kesetaraan Gender dan Inklusivitas dalam Tata Kelola di Debat Kedua Pilkada Jatim 2024.
Topik terkait Kesetaraan Gender dan Inklusivitas dalam Tata Kelola di Debat Kedua Pilkada Jatim 2024. YouTube KPU Jawa Timur

Baca Juga: Ada Paslon Singgung Isu Seksis di Pilkada 2024, 5 Pemimpin Perempuan Ini Buktikan Sukses

Lukman juga menyebut bahwa satu-satunya provinsi yang memiliki calon gubernur perempuan adalah Jawa Timur, hal yang menurutnya mencerminkan kualitas pengelolaan isu gender yang sudah berkembang di tingkat provinsi.

Dalam visi pasangan calon Luluk-Lukman, diharapkan birokrasi di Jawa Timur dapat menjadi contoh dengan menerapkan prinsip-prinsip meritokrasi yang adil.

Partisipasi dan Regulasi yang Melibatkan Semua Pihak

Zahrul Azhar Asumta, calon wakil gubernur nomor urut 3 yang berpasangan dengan Tri Rismaharini, menambahkan bahwa tata kelola yang baik adalah yang melibatkan partisipasi seluruh masyarakat sejak proses awal pembuatan kebijakan hingga implementasi.

Menurutnya, pemerintah yang inklusif tidak boleh berpihak pada golongan tertentu saja.

"Disabilitas juga kita perhatikan, bagaimana orang yang selama ini minoritas juga kita perhatikan. Proses regulasi itu harus melibatkan mereka," tutur Zahrul Azhar.

"Tata kelola yang baik adalah yang tidak berpihak kepada golongan tertentu saja. Hanya itu-itu saja yang dibantu. Rakyat kita ini macam-macam, majemuk, mereka juga butuh perhatian dari kita," imbuhnya.

Ia juga menekankan pentingnya perhatian kepada kelompok minoritas, termasuk penyandang disabilitas, yang sering kali diabaikan dalam proses regulasi.

Menuju Tata Kelola yang Inklusif dan Setara

Diskusi mengenai kesetaraan gender dan inklusivitas dalam debat ini memberikan gambaran jelas tentang visi dari masing-masing kandidat dalam menciptakan tata kelola yang adil bagi semua lapisan masyarakat.

Dalam konteks Pilkada Jawa Timur 2024, isu ini menjadi semakin penting, mengingat keberagaman yang ada di provinsi ini.

Kebijakan yang tidak hanya berfokus pada gender tetapi juga pada sistem meritokrasi dan partisipasi dari berbagai golongan, termasuk kaum disabilitas dan kelompok minoritas, diharapkan dapat membawa perubahan positif di Jawa Timur.

Baca Juga: Isu Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Debat Perdana Pilkada Solo 2024

(*)

Penulis:
Editor: Arintha Widya


REKOMENDASI HARI INI

Saring Sebelum Sharing, TikTok Punya Fitur Cegah Penyebaran Hoaks