Kesetaraan Gender dan Inklusivitas dalam Tata Kelola di Debat Kedua Pilkada Jatim 2024

Parapuan.co - Kawan Puan, problematika terkait kesetaraan gender dan inklusivitas muncul dalam debat kedua Pilkada Jatim 2024, Minggu (3/11/2024) lalu.

Topik mengenai kesetaraan gender dan inklusivitas ini muncul di segmen terakhir debat, ketika ketiga Calon Wakil Gubernur (Cawagub) berdiskusi terbuka saling melempar pertanyaan.

Sama-sama menjadi Cawagub dari Calon Gubernur (Cagub) perempuan, berikut ini pandangan Emil Dardak, Lukmanul Hakim, dan Zahrul Azhar Asumta terkait kesetaraan gender dan inklusivitas dalam tata kelola seperti dirangkum PARAPUAN dari kanal YouTube KPU Jawa Timur!

Tata Kelola yang Menghargai Keberagaman dan Inklusivitas

Kandidat wakil gubernur Emil Dardak dan Lukmanul Hakim mengangkat poin-poin strategis mengenai cara mengintegrasikan keberagaman dalam kebijakan, serta merancang birokrasi yang berlandaskan pada meritokrasi dan penghargaan terhadap seluruh elemen masyarakat, tanpa memandang gender atau status sosial.

Emil Dardak mengemukakan visi tentang tata kelola yang menghargai dan melindungi keberagaman.

Cawagub yang berpasangan dengan Khofifah Indar Parawansa ini mengatakan, "Tata kelola yang melindungi keberagaman itu tentu artinya inklusif. No one left behind."

"Dan yang kita cita-citakan diantaranya adalah penghargaan terhadap gender, terhadap tentunya pembangunan gender," imbuh Emil Dardak.

Emil juga menggarisbawahi pentingnya melibatkan lebih dari 20 juta perempuan di Jawa Timur dalam berbagai aspek pembangunan.

Baca Juga: Program Unggulan Pro Perempuan Tiga Paslon di Pilkada 2024 Jawa Timur

Sebelumnya di Jawa Timur dalam pemerintahan Khofifah sebagai guberbur, sudah ada program pemberdayaan seperti Jatim Puspa, yang mendampingi perempuan eks-program keluarga harapan (PKH) agar tetap produktif dan mandiri dalam kelompok usaha.

Berdasarkan data indeks pembangunan gender, Jawa Timur mencatat pencapaian yang signifikan dengan nilai 92,08 persen, yang melebihi rata-rata nasional.

Emil menegaskan bahwa langkah-langkah ini bertujuan untuk menjamin akses dan kesempatan yang setara bagi perempuan Jawa Timur di berbagai sektor kehidupan, mencerminkan komitmen provinsi dalam mencapai kesetaraan gender.

Meritokrasi sebagai Landasan Tata Kelola

Di sisi lain, Lukmanul Hakim menyoroti pentingnya meritokrasi sebagai kunci tata kelola yang baik.

Ia menekankan bahwa posisi dalam birokrasi seharusnya diisi oleh individu yang tepat dan kompeten sesuai dengan fungsinya, tanpa mempermasalahkan gender.

"Sebenarnya kan kata kuncinya itu meritokrasi sistem. Kita tahu kalau kita mengelola birokrasi itu dengan baik maka kata kuncinya adalah the right man on the right place," papar Lukman.

Lukman juga menjelaskan, "Kalau sebuah perkara diserahkan kepada orang yang tidak pada tempatnya, maka akan datang kehancuran."

Meritokrasi ini menjadi dasar bagi birokrasi yang profesional dan inklusif, memastikan bahwa tugas-tugas diserahkan kepada orang yang tepat, sehingga mendukung pelayanan publik yang optimal.

Baca Juga: Ada Paslon Singgung Isu Seksis di Pilkada 2024, 5 Pemimpin Perempuan Ini Buktikan Sukses

Lukman juga menyebut bahwa satu-satunya provinsi yang memiliki calon gubernur perempuan adalah Jawa Timur, hal yang menurutnya mencerminkan kualitas pengelolaan isu gender yang sudah berkembang di tingkat provinsi.

Dalam visi pasangan calon Luluk-Lukman, diharapkan birokrasi di Jawa Timur dapat menjadi contoh dengan menerapkan prinsip-prinsip meritokrasi yang adil.

Partisipasi dan Regulasi yang Melibatkan Semua Pihak

Zahrul Azhar Asumta, calon wakil gubernur nomor urut 3 yang berpasangan dengan Tri Rismaharini, menambahkan bahwa tata kelola yang baik adalah yang melibatkan partisipasi seluruh masyarakat sejak proses awal pembuatan kebijakan hingga implementasi.

Menurutnya, pemerintah yang inklusif tidak boleh berpihak pada golongan tertentu saja.

"Disabilitas juga kita perhatikan, bagaimana orang yang selama ini minoritas juga kita perhatikan. Proses regulasi itu harus melibatkan mereka," tutur Zahrul Azhar.

"Tata kelola yang baik adalah yang tidak berpihak kepada golongan tertentu saja. Hanya itu-itu saja yang dibantu. Rakyat kita ini macam-macam, majemuk, mereka juga butuh perhatian dari kita," imbuhnya.

Ia juga menekankan pentingnya perhatian kepada kelompok minoritas, termasuk penyandang disabilitas, yang sering kali diabaikan dalam proses regulasi.

Menuju Tata Kelola yang Inklusif dan Setara

Diskusi mengenai kesetaraan gender dan inklusivitas dalam debat ini memberikan gambaran jelas tentang visi dari masing-masing kandidat dalam menciptakan tata kelola yang adil bagi semua lapisan masyarakat.

Dalam konteks Pilkada Jawa Timur 2024, isu ini menjadi semakin penting, mengingat keberagaman yang ada di provinsi ini.

Kebijakan yang tidak hanya berfokus pada gender tetapi juga pada sistem meritokrasi dan partisipasi dari berbagai golongan, termasuk kaum disabilitas dan kelompok minoritas, diharapkan dapat membawa perubahan positif di Jawa Timur.

Baca Juga: Isu Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Debat Perdana Pilkada Solo 2024

(*)