Ketimpangan Perlindungan Sosial, Perempuan dan AnakTerpinggirkan

Parapuan.co - Berdasarkan laporan terbaru dari unwomen.org, tercatat dua miliar perempuan dan anak perempuan tidak memiliki akses terhadap bentuk perlindungan sosial apa pun.

Perlindungan ini mencakup tunjangan kemiskinan, pensiun, hingga perawatan kesehatan yang seharusnya menjadi hak dasar setiap individu.

Sejak tahun 2015, cakupan perlindungan sosial memang mengalami peningkatan, namun kesenjangan gender dalam akses tersebut justru semakin melebar di banyak wilayah, terutama negara-negara berkembang.

Keuntungan yang dihasilkan dari kebijakan perlindungan sosial sering kali lebih banyak dirasakan oleh laki-laki dibandingkan perempuan.

Hal ini pun menjadikan perempuan lebih rentan terhadap kemiskinan.

Laporan ini juga menyoroti minimnya dukungan untuk perempuan dalam fase-fase kritis kehidupan, seperti masa kehamilan.

Sebanyak 63 persen perempuan di dunia melahirkan tanpa izin akses maternitas.

Perempuan dan anak perempuan cenderung mendominasi jumlah individu yang hidup dalam kemiskinan di setiap tahap kehidupan.

Ketidaktersediaan dukungan finansial selama masa cuti melahirkan tidak hanya membebani perempuan secara ekonomi, tetapi juga berpotensi mengancam kesehatan mereka dan anak-anaknya.

Kesenjangan ini paling terlihat selama masa-masa penting seperti melahirkan, di mana perempuan usia 25–34 tahun memiliki risiko 25 persen lebih besar untuk hidup di rumah tangga yang sangat miskin dibandingkan laki-laki seusianya.

Situasi ini semakin diperparah oleh konflik dan dampak perubahan iklim, yang menambah ketidaksetaraan.

Perempuan yang tinggal di wilayah dengan kondisi rapuh, seperti konflik wilayah atau terdampak bencana alam, memiliki peluang hingga 7,7 kali lipat lebih besar untuk hidup dalam kemiskinan ekstrem dibandingkan mereka yang tinggal di wilayah yang lebih stabil.

Risiko ini menunjukkan adanya kerentanan spesifik gender yang sering kali diabaikan dalam kebijakan perlindungan sosial.

Minimnya Respons Kebijakan yang Sensitif Gender

Laporan ini juga menggarisbawahi rendahnya perhatian terhadap perempuan dalam kebijakan perlindungan sosial global.

Dari hampir 1.000 langkah perlindungan sosial yang diterapkan di 171 negara sejak inflasi tinggi pada tahun 2022, hanya 18 persen yang secara langsung menargetkan keamanan ekonomi perempuan.

Meski situasi global masih memprihatinkan, beberapa negara menunjukkan kemajuan dengan kebijakan perlindungan sosial yang responsif gender.

Mongolia, misalnya, memperluas tunjangan maternitas bagi pekerja informal seperti penggembala dan wiraswasta.

Di Meksiko dan Tunisia, pekerja rumah tangga mulai dimasukkan ke dalam sistem jaminan sosial.

Sementara itu, Senegal melalui skema Asuransi Kesehatan Nasionalnya berhasil menjangkau perempuan pedesaan.

UN Women pun menegaskan bahwa potensi perlindungan sosial untuk menciptakan kesetaraan gender sangat besar, menjamin kebutuhan perempuan ditempatkan sebagai prioritas.

Pemerintah di seluruh dunia dirancang untuk merancang kebijakan yang tidak hanya mengatasi tantangan ekonomi perempuan, tetapi juga memberdayakan mereka.

Sebagai bagian dari masyarakat global, kita memiliki peran penting dalam mendukung perubahan ini.

Baik melalui advokasi, edukasi, maupun dukungan langsung terhadap kebijakan yang lebih adil.

Dengan langkah bersama, perempuan dan anak perempuan dapat menikmati masa depan yang lebih cerah, setara, dan penuh harapan.

(*)

Ken Devina