Mengenal Apa Itu Kebijakan Responsif Gender dan Pemenuhan Hak Perempuan

Parapuan.co - Kawan Puan, kebijakan yang responsif gender sangat penting untuk menciptakan kesetaraan dan menghapus kekerasan terhadap perempuan.

Kebijakan responsif gender adalah kebijakan yang mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh tahap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa kebutuhan dan permasalahan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dapat diakomodasi secara adil.

Salah satu pendekatan utama dalam kebijakan ini adalah pengarusutamaan gender.

Strategi ini menempatkan perspektif gender sebagai landasan dalam semua aspek pembangunan untuk menciptakan kesetaraan.

Hal ini penting mengingat adanya perbedaan biologis seperti menstruasi, kehamilan, dan melahirkan, yang sering kali mengharuskan adanya kebijakan khusus bagi perempuan.

Namun, di samping perbedaan biologis, konstruksi sosial yang tidak setara masih menjadi hambatan besar.

Perempuan sering menghadapi keterbatasan dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi publik, meskipun hak-hak ini seharusnya setara bagi semua gender.

Yuk, simak informasi lengkap mengenai kebijakan responsif gender yang tepat sebagaimana mengutip Instagram Kementerian Hukum dan HAM berikut ini!

Indikator Kesetaraan Gender dalam Kebijakan

Kebijakan yang responsif gender harus memenuhi empat indikator utama, antara lain:

1. Akses: Memberikan kesempatan yang setara untuk terlibat.

2. Partisipasi: Memastikan semua pihak memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat.

3. Kontrol: Memberikan pengaruh nyata terhadap pengambilan keputusan.

4. Manfaat: Hasil kebijakan memberikan manfaat nyata bagi semua pihak, terutama dalam menjawab kebutuhan spesifik mereka.

Memastikan Partisipasi Perempuan dalam Kebijakan

1. Kontrol: Memastikan perempuan memiliki kontrol atas keputusan yang menyangkut diri mereka, tanpa tekanan atau paksaan.

2. Akses: Membuka peluang seluas mungkin bagi perempuan, termasuk kelompok rentan, untuk berpartisipasi.

3. Manfaat: Memberikan manfaat nyata bagi perempuan sambil meminimalkan risiko yang mungkin timbul.

4. Perencanaan: Melibatkan perempuan sejak awal proses perencanaan kebijakan.

5. Aksi: Memberikan peran aktif kepada perempuan dalam seluruh tahapan kegiatan.

6. Monitoring dan Evaluasi (Monev): Mengikutsertakan perempuan dalam proses pemantauan dan evaluasi kebijakan.

Memenuhi Kebutuhan Praktis dan Strategis Perempuan

1. Contoh Kebutuhan Praktis:

Penyediaan ruang laktasi di tempat kerja untuk mendukung ibu menyusui.
Fasilitas penitipan anak (daycare) di tempat kerja.
Penerangan yang memadai di jalan untuk mendukung rasa aman perempuan.
Cuti pasca melahirkan untuk ayah dan ibu agar keduanya dapat berbagi peran dalam merawat anak.

2. Contoh Kebutuhan Strategis:

Kebijakan afirmasi untuk mempercepat kesetaraan kesempatan bagi perempuan, misalnya dalam bidang politik.
Program kepemimpinan bagi perempuan di berbagai institusi publik untuk meningkatkan representasi dan partisipasi mereka.

Kebijakan responsif gender bertujuan menciptakan keadilan dan kesetaraan dengan mengintegrasikan perspektif gender di semua bidang pembangunan.

Melalui indikator yang jelas, partisipasi aktif perempuan, serta pemenuhan kebutuhan praktis dan strategis, kebijakan ini diharapkan mampu mengatasi ketimpangan dan menciptakan peluang yang setara bagi laki-laki dan perempuan.

(*)