Sesuai peraturan, PPN harus dilaporkan berdasarkan basis faktur. Artinya, UMKM harus membayar PPN meskipun pelanggan mereka belum melunasi pembayaran.
Hal ini menjadi tantangan besar bagi bisnis kecil, terutama yang sering memberikan kredit kepada pelanggan.
Keterlambatan pembayaran dari pelanggan memaksa beberapa UMKM mencari cara kreatif untuk menghindari kewajiban pajak, seperti menyembunyikan faktur yang belum terbayar dari otoritas pajak.
Hal ini tidak hanya merusak moralitas pajak tetapi juga menempatkan UMKM dalam posisi sulit dengan otoritas pajak.
3. Ketidaksiapan Bisnis Kecil Menghadapi Beban Kepatuhan PPN
Bisnis kecil yang baru mencapai ambang wajib registrasi PPN sering kali belum siap menghadapi beban administratifnya.
Mereka memerlukan infrastruktur seperti perangkat lunak akuntansi dan tenaga ahli pajak, yang biayanya tidak murah.
Selain itu, tekanan administrasi tambahan sering kali menyebabkan bisnis kecil menghadapi penalti akibat ketidakpatuhan, meskipun ini bukan sepenuhnya kesalahan mereka.
Seorang praktisi menambahkan, "Bisnis kecil harus mengelola pajak karyawan, PPN, dan lain-lain. Beban administratif ini terlalu besar untuk usaha kecil."
Baca Juga: Daftar Makanan Mewah yang Kena PPN 12 Persen per 1 Januari 2025
4. Dampak pada Arus Kas dan Keberlanjutan Bisnis
Tantangan lainnya berkaitan dengan PPN yang sering kali dikaitkan dengan arus kas keluar yang konstan.
Hal ini menjadi masalah serius bagi bisnis kecil di sektor jasa, yang umumnya tidak memiliki pajak masukan yang cukup untuk mengimbangi pajak keluaran.
Akibatnya, UMKM harus membayar PPN dari dana pribadi mereka sendiri.
Salah satu praktisi pajak dalam jurnal ini mencatat, "Kami memiliki klien yang pelanggannya menolak membayar PPN. Karena untuk bertahan hidup, mereka terpaksa menerima pembayaran tanpa PPN."
Dalam hal kenaikan PPN, ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk membantu pelaku UMKM mengatasi tantangan.
Salah satunya dengan meningkatkan ambang registrasi PPN untuk memberikan ruang bagi bisnis kecil untuk tumbuh sebelum menghadapi beban kenaikan pajak ini.
Hal lain yang bisa dilakukan ialah melalui pelatihan dan penyuluhan, untuk meningkatkan pemahaman SBO tentang pengelolaan PPN, termasuk pentingnya memisahkan dana PPN dari operasional bisnis.
Baca Juga: Sejauh Mana PPN 12 Persen Memberi Dampak Finansial pada Perempuan?
(*)