Menyoroti Skandal Korupsi Pertamina dan Dampaknya pada Perempuan

Parapuan.co - Skandal korupsi di Pertamina kini tengah ramai dibahas masyarakat Indonesia dan viral di media sosial. Beberapa video yang diunggah di TikTok juga menunjukkan SPBU yang biasanya ramai kendaraan kini justru sepi pembeli dan memilih beralih ke swasta.

Korupsi di Pertamina ini adalah skandal keuangan terbesar yang tengah diusut oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Pada periode 2018-2023, Kejaksaan Agung menduga Pertamina melakukan praktik impor minyak mentah melalui broker dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan minyak produksi dalam negeri.

Selain itu, Kejagung juga menemukan indikasi bahwa produk bahan bakar minyak (BBM) berkualitas lebih rendah dijual dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini membebani keuangan negara dan masyarakat. Kerugian negara akibat praktik korupsi yang dilakukan Pertamina Patra Niaga diperkirakan mencapai Rp193,7 triliun di tahun 2023.

Namun, kasus itu berlangsung dari 2018-2023 sehingga kerugian tersebut dapat meningkat bahkan mendekati Rp 1 kuadriliun. Kalau negara rugi Rp 193,7 triliun per tahun sejak 2018, total kerugian negara dalam lima tahun bisa Rp 968,5 triliun. Namun, perhitungan ini masih butuh analisis lebih lanjut.

Angka kerugian ini mencakup berbagai aspek yakni:

Kerugian akibat ekspor minyak mentah dalam negeri.
Pembelian minyak impor dengan harga tidak wajar.
Pemberian subsidi dan kompensasi yang seharusnya bisa ditekan jika tata kelola energi berjalan dengan baik.

Merujuk dari laman Kompas.id, berdasarkan investigasi Kejaksaan Agung pejabat pertamina diduga secara sengaja menolak minyak mentah yang diproduksi dari dalam negeri dan menggantinya dengan impor melalui broker dengan harga yang dimanipulasi. Hal ini pada akhirnya menyebabkan harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi lebih mahal sehingga pemerintah harus mengeluarkan subsidi lebih besar untuk menutupi harga jual di masyarakat.

Kejaksaan Agung kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dengan memeriksa 96 saksi dan dua ahli serta menyita hampir seribu dokumen barang bukti. Sejumlah rumah dan kantor para tersangka juga digeledah untuk mencari bukti tambahan.

Dampak Skandal Korupsi Pertamina

Melansir Kompas.com, kasus korupsi Pertamina ini tidak hanya berdampak pada keuangan negara, melainkan juga menggerus Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pemerintah harus mengalokasikan dana yang jauh lebih besar untuk subsidi yang seharusnya digunakan untuk sektor lain.

Misalnya dari sektor pendidikan, kesehatan, atau dana yang bisa disubsidi untuk sektor pembangunan infrastruktur. Lebih jauh lagi, kasus korupsi Pertamina berdampak luas terhadap ekonomi negara.

Contohnya, impor minyak mentah dengan harga tinggi meningkatkan harga dasar BBM, yang pada akhirnya memaksa pemerintah mengeluarkan subsidi dalam jumlah besar. Jika impor dilakukan dengan harga wajar, subsidi yang diberikan bisa jauh lebih rendah sehingga APBN bisa lebih hemat dan dialokasikan ke sektor lain.

Dampak lainnya, masyarakat Indonesia juga harus membayar BBM lebih mahal dari seharusnya. Hal ini juga berkontribusi pada inflasi yang lebih tinggi, menekan daya beli masyarakat, dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Korupsi Pertamina ini seakan menunjukkan ketidakseimbangan dalam kebijakan energi nasional. Padahal sudah ada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri.

Dalam peraturan tersebut, Indonesia harus mengutamakan produksi minyak mentah dalam negeri sebelum impor. Tapi dalam praktiknya, pejabat Pertamina mengabaikan produksi dalam negeri dan lebih memilih impor dengan harga tinggi.

Korupsi Pertamina Juga Berdampak pada Perempuan

Korupsi Pertamina berdampak langsung pada kenaikan harga BBM. Kenaikan ini memperberat beban ekonomi rumah tangga, terutama bagi perempuan yang seringkali berperan sebagai pengelola keuangan keluarga.

Dengan anggaran yang semakin terbatas, perempuan harus mencari cara untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas hidup mereka sendiri. Belum lagi jika dalam rumah tangga hanya ada satu pencari nafkah atau bahkan ibu tunggal.

Bisa dibilang perempuan sebagai pengelola utama keuangan rumah tangga akan merasakan dampak ini secara langsung. Hal ini menambah beban mental dan emosional, karena mereka dituntut untuk memastikan kesejahteraan keluarga tetap terjaga di tengah tekanan ekonomi akibat kenaikan harga BBM yang cukup tinggi.

Contoh lainnya, perempuan pekerja yang menggunakan transportasi umum juga merasakan dampak korupsi Pertamina. Pasalnya kenaikan BBM juga memengaruhi tarif transportasi umum seperti layanan bus.

Selain itu, korupsi juga dapat mengurangi dana yang seharusnya dialokasikan untuk layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan. Perempuan, terutama yang berasal dari keluarga miskin, sangat bergantung pada layanan ini.

Ironisnya lagi, perempuan seringkali memiliki pendapatan yang lebih rendah serta lebih sedikit alternatif untuk memperoleh layanan penunjang kehidupan. Mau tak mau, kaum hawa akan lebih menggantungkan diri pada layanan publik yang sebetulnya sudah terdampak oleh korupsi juga.

Hal ini didukung oleh pernyataan Profesor Sope Williams Elegbe dari Stellenbosch University, seperti melansir dari World Bank, yang mengatakan bahwa perempuan sangat rentan menjadi korban korupsi karena merekalah yang membutuhkan akses lebih besar ke layanan publik.

"Misalnya, perempuan membutuhkan akses ke perawatan kesehatan reproduksi. Selain itu, khususnya di negara-negara yang kurang berkembang, perempuan ditunjuk sebagai pengasuh anak-anak, penyandang disabilitas, dan lansia serta akses atas nama mereka ke layanan publik. Ketika sistemnya korup, perempuan harus mematuhi beban korupsi, dan di beberapa negara, tindakan yang bersifat seksual digunakan sebagai mata uang," ujar Prof. Elegbe.

Atas kasus skandal korupsi Pertamina yang saat ini sedang memanas, pemerintah harus menindak tegas semua pihak yang terlibat tanpa terkecuali. Jika kasus korupsi saja tidak memberikan sanksi tegas untuk pelaku, bisakah Indonesia mencapai generasi emas di masa depan?

Atau malah angan-angan ini hanya akan menjadi bualan semata?

(*)