Waspada! Tingginya Sesi Online Bisa Picu Kekerasan Berbasis Gender Online

Terbentur Alotnya UU ITE

Beberapa tahun terakhir, UU ITE memang dicap sebagai UU alot yang berisikan pasal-pasal karet.

Maksudnya, pasal-pasal dalam UU tersebut rentan ditafsirkan berbeda-beda dan sepihak.

Pemberitaan pada Kompas.com menyebutkan bahwa UU ITE mengandung sejumlah pasal yang dianggap dapat membatasi kebebasan masyarakat dalam berpendapat di ruang maya.

Baca Juga: AJI: Perusahaan Media di Indonesia Belum Dukung Kesetaraan Gender

Bahkan, setidaknya ada sembilan pasal dalam UU ITE yang perlu direvisi.

Salah satunya adalah pasal 27 ayat 3 tentang defamasi.

Rincinya, situs Kpk.go.id memuat isi pasal yang berbunyi: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal tersebut terangkum dalam Bab VII UU ITE yang berjudul Perbuatan yang Dilarang.